Jakarta — Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua) berencana mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri Perayaan Natal Papua yang akan digelar pada Desember ini. Undangan tersebut akan disampaikan langsung dalam pertemuan resmi seluruh anggota komite bersama Presiden, yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Anggota Komite Eksekutif, Yanni, dalam rapat komite pada Senin, 8 Desember 2025, menyampaikan harapannya agar Presiden dapat meluangkan waktu hadir di tengah masyarakat Papua. Menurutnya, kehadiran Presiden akan membawa pesan moral yang kuat.
“Akan lebih istimewa apabila Presiden sekaligus mengumumkan penobatan Papua sebagai Tanah Injili yang Diberkati,” ujar Yanni.
Identitas Kultural Papua: Tanah Injili
Yanni menjelaskan bahwa penobatan Papua sebagai Tanah Injili yang Diberkati dapat mempertegas identitas kultural Papua, sebagaimana Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah dan Bali sebagai Pulau Dewata. Gelar tersebut dinilai sebagai bentuk integrasi nilai keagamaan, kebudayaan, dan kebangsaan.
“Indonesia tidak homogen. Negara memberi ruang bagi kekhasan identitas lokal. Inilah esensi Bhinneka Tunggal Ika,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa gelar tersebut tidak bertujuan mengurangi hak dan ruang komunitas agama lain, melainkan memperkuat pluralisme yang telah lama hidup berdampingan di Papua.
Pernyataan Yanni kembali dipertegas dalam wawancara lanjutan pada Rabu, 10 Desember 2025, saat ia menjawab pertanyaan wartawan mengenai agenda komite dan arah kebijakan Otsus.
Dalam rapat yang sama, Yanni menyoroti pengelolaan dana Otsus Papua yang menurutnya harus lebih tepat sasaran. Ia kembali mengusulkan agar dana Otsus disalurkan langsung kepada rakyat Papua melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Menurut Yanni, mekanisme transfer langsung dapat meminimalkan kebocoran anggaran akibat tata kelola pemerintahan yang belum optimal.
“Dengan BLT yang adil, kualitas hidup masyarakat Papua dapat terangkat. Pembangunan manusia adalah kunci keberhasilan Otonomi Khusus,” ujarnya.
Ia memberikan gambaran teknis bahwa dana Otsus dapat disalurkan langsung ke rekening setiap Orang Asli Papua (OAP) berusia 17 tahun ke atas.
“Misalnya setiap orang menerima satu juta rupiah. Itu bisa dipakai bayar sekolah, kebutuhan rumah tangga, atau transportasi. Jika satu keluarga ada lima orang, totalnya lima juta rupiah. Itu sangat terasa manfaatnya,” jelasnya.
Yanni menegaskan bahwa BLT Otsus diberikan tanpa diskriminasi, termasuk untuk OAP yang menjadi TNI/Polri maupun ASN. Bahkan, tokoh adat, guru, tenaga kesehatan, dan tokoh agama dapat menerima tambahan mengingat peran sosial mereka.
Terkait kekhawatiran penciptaan ketergantungan, Yanni menilai stigma semacam itu menyesatkan.
“Kalau bicara pemabuk, suku lain juga banyak yang mabuk. Ini soal karakter dan pendidikan, bukan stigma. Kita harus hentikan label negatif terhadap orang Papua,” tegasnya.
Ia juga menolak pandangan bahwa masyarakat harus diberi “pancing” bukan “ikan”.
“Selama 24 tahun ini yang diberikan adalah pancing, tetapi dampaknya belum seperti yang diharapkan. Karena itu perlu dicoba pendekatan BLT supaya rakyat merasakan langsung manfaatnya,” katanya.
Selain membahas kebijakan sosial, Yanni mengingatkan pentingnya kewaspadaan menghadapi potensi bencana alam di Papua. Ia menyoroti banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa minggu terakhir.
“Tidak tertutup kemungkinan Papua mengalami hal serupa. Jayapura, Manokwari, dan Pegunungan Arfak pernah dilanda banjir bandang dan longsor dengan korban jiwa yang tidak sedikit,” ujar Yanni.
Ia menegaskan perlunya penindakan tegas terhadap aktivitas illegal logging, illegal mining, dan illegal fishing yang masih terjadi di sejumlah daerah Papua. Yanni mengaku menyaksikan langsung aktivitas pembalakan liar di Sarmi yang diduga melibatkan oknum tertentu.
Pengerukan gunung secara ugal-ugalan, menurutnya, harus segera diawasi agar Papua tidak porak-poranda.
“Banyak orang menyebut Papua sebagai surga terakhir di bumi. Tapi surga itu bisa berubah menjadi bencana jika pembalakan liar dan perusakan alam dibiarkan,” pungkasnya.
