PDI Perjuangan menyampaikan sikap kritis terhadap pembentukan Dewan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Cerah yang dilantik pada Kamis (15/1/2026) sore sekitar pukul 16.00 WIT.
Meski menghormati pelantikan tersebut, partai berlambang banteng itu menilai penambahan struktur baru perlu dipertanyakan, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang menurun dan situasi ekonomi masyarakat Papua yang masih berat.
Melalui Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomi Mano, PDIP menegaskan bahwa APBD Papua saat ini mengalami penurunan, sementara masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Mulai dari keterbatasan layanan kesehatan, kekurangan fasilitas pendidikan, infrastruktur jalan dan transportasi yang belum memadai, hingga tingginya harga kebutuhan pokok.
“Dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan rakyat adalah kerja nyata dan hasil cepat, bukan penambahan lembaga baru yang berpotensi menambah beban,” tegas Benhur dalam pernyataannya.
Menurut PDI Perjuangan, persoalan utama pembangunan Papua bukan terletak pada kurangnya tim atau forum koordinasi, melainkan pada lemahnya eksekusi kebijakan di lapangan. Banyak program pembangunan dinilai sudah dirancang dengan baik, namun pelaksanaannya kerap berjalan lambat, tidak tepat sasaran, dan belum dirasakan hingga ke tingkat distrik dan kampung.
PDI Perjuangan juga mengingatkan agar keberadaan dewan baru tersebut tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah ada. Jika pembagian peran tidak diatur secara jelas, hal itu dikhawatirkan justru memperlemah koordinasi dan memperlambat pelayanan publik.
“OPD sudah ada, sudah memiliki tugas dan anggaran. Penambahan struktur baru tanpa pembagian peran yang tegas berpotensi membuat pelayanan kepada masyarakat semakin lambat,” ujarnya.
PDI Perjuangan menegaskan bahwa masyarakat Papua tidak membutuhkan seremoni, melainkan perubahan nyata yang bisa dirasakan langsung. Ukuran keberhasilan percepatan pembangunan, menurut mereka, harus terlihat dari perbaikan kondisi di kampung-kampung dalam kurun waktu enam bulan hingga satu tahun ke depan.
“Jika tidak ada perubahan yang dirasakan rakyat, publik berhak menilai bahwa kebijakan ini hanya terlihat besar di atas, tetapi kosong di lapangan,” kata Benhur.
Ke depan, PDI Perjuangan menyatakan akan mengawasi secara serius kinerja Dewan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Cerah, dengan menekankan bahwa kepentingan rakyat Papua harus menjadi prioritas utama, bukan kepentingan kelompok atau struktural semata.
