MAKASSAR — Stabilitas harga pangan menjadi perhatian serius karena gejolak harga berdampak langsung pada daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Inflasi pangan bergejolak pun ditargetkan tetap berada di kisaran 3,0–5,0 persen, sesuai kesepakatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat pada 29 Januari lalu.
Dalam rangka mewujudkan target tersebut, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta mitra strategis TPIP/TPID menggelar Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera Sulawesi, Maluku, dan Papua 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 23 Oktober 2026. Kegiatan ini mengangkat tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”.
Acara dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Sejumlah kepala daerah se-Sulampua turut hadir dalam forum tersebut.
Dalam gelaran itu diperkenalkan inovasi “Tallukarsa Pangan Sulampua”, yang terdiri dari Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata. Inovasi ini diadopsi dari kisah sukses sejumlah daerah. “Ke depan, peningkatan produksi hingga efisiensi rantai pasok agar direplikasi ke daerah lain sehingga inflasi terkendali dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Thomas.
Wamenko Perekonomian menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih kokoh. Pertumbuhan ekonomi semester I-2026 tercatat 5,45 persen dengan inflasi nasional terjaga di 3,28 persen, sesuai sasaran 2,5±1 persen. Sementara Menteri Pertanian melaporkan Nilai Tukar Petani mencapai 131,11 atau tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Cadangan stok beras nasional per 23 Oktober 2026 tercatat sekitar 4,5 juta ton.
Khusus Papua dan Daerah Otonomi Baru, wilayah konsumsi dan sentra produksi tersebar dari pesisir, kepulauan, hingga pegunungan. Kondisi ini menjadikan konektivitas dan rantai pasok sebagai faktor penentu stabilitas harga pangan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua bersama TPID di Papua dan DOB pun memperkuat sinergi melalui pendekatan Tallukarsa Pangan Sulampua.
Pada Karsa Daya, kapasitas produksi ditingkatkan melalui penyaluran sarana prasarana pertanian bagi komoditas cabai, bawang merah, dan beras. Pendampingan hilirisasi olahan ikan dan cabai, business matching kelompok tani dan UMKM dengan ritel modern, serta pelatihan petani termasuk petani asli Papua bekerja sama dengan IPB Bogor turut dijalankan.
Karsa Sambung diwujudkan lewat Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten Keerom–Kota Jayapura dan Kabupaten Enrekang–Kota Jayapura, penjajakan KAD Kota Jayapura–Kabupaten Merauke, Fasilitasi Distribusi Pangan dari sentra produksi, serta Gerakan Pangan Murah. GPM bersinergi dengan pemerintah daerah, Perum Bulog melalui penyaluran beras SPHP, TNI-Polri, Baznas, BKMT, dan rumah ibadah melalui Gerobak Sentani serta Gerbang Kasih.
Adapun Karsa Tata diperkuat melalui rapat koordinasi, FGD, dan High Level Meeting TPID. Penguatan neraca pangan bersama Pemerintah Provinsi Papua dan tiga DOB, sinergi dengan BPS dan BMKG untuk mengantisipasi risiko iklim, serta edukasi belanja bijak kepada masyarakat, pelajar, dan mahasiswa juga terus dilakukan.
Sinergi tersebut dinilai berkontribusi positif terhadap pengendalian inflasi di Papua dan DOB. Hasilnya, TPID Provinsi Papua dan TPID Kota Jayapura dinobatkan sebagai TPID Berkinerja Terbaik dalam pengendalian inflasi di Nusampua tahun 2026.
Rapat Koordinasi TPIP/TPID se-Sulampua dalam rangkaian GPIPS 2026 juga menghasilkan “Panca Reso Sipatokkong Pangan Sulampua” sebagai lima komitmen bersama. Komitmen itu mencakup penguatan hulu produksi yang adaptif iklim, hilirisasi untuk nilai tambah dan umur simpan, perluasan akses pembiayaan petani-nelayan, penguatan data stok dan operasi pasar berbasis Early Warning System dan Neraca Pangan, serta penguatan konektivitas antarpulau. Komitmen ini menjadi pijakan TPID se-Papua untuk memperluas KAD dan FDP serta menjaga ketersediaan pasokan menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru.
KPw BI Provinsi Papua menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah daerah di wilayah DOB, Perum Bulog, serta seluruh anggota TPID dan mitra strategis. Dengan semangat Sinergi Merah Putih, KPw BI Provinsi Papua bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan menjaga daya beli masyarakat hingga ke penjuru Papua demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
