Jayapura, JayaTvPapua.com – Aksi damai yang digelar oleh Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP) bersama mahasiswa, pemuda, dan masyarakat Papua berlangsung di Kota Jayapura, Selasa (7/4/2026). Aksi yang dimulai sejak pagi hari tersebut dipusatkan di sejumlah titik kumpul seperti Expo Waena, Perumnas 3 Waena, Uncen Atas, USTJ, Uncen Bawah, hingga Lingkaran Abepura.
Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai spanduk dan melakukan orasi secara bergantian, menyuarakan sejumlah isu yang mereka nilai berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di Tanah Papua. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib.
Koordinator Lapangan Pastor Bame, aksi dari FIM-WP dalam pernyataan sikapnya menyampaikan bahwa aksi ini dilatarbelakangi oleh situasi yang mereka sebut sebagai bentuk ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua, serta dampaknya terhadap masyarakat adat.
Dalam pernyataan resminya, massa aksi menyampaikan tujuh tuntutan utama, di antaranya Pertama, mendesak penutupan PT Freeport Indonesia serta mengembalikan kedaulatan kepada masyarakat adat Amungsa, yang dinilai penting untuk mencegah konflik kemanusiaan berkepanjangan.
Kedua, meminta pertanggungjawaban PT Freeport Indonesia terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 8.300 buruh mogok kerja. Massa menilai kebijakan tersebut berdampak pada kondisi ekonomi keluarga pekerja, kesehatan, hingga persoalan sosial lainnya.
Ketiga, menolak rencana pengembangan Pulau Biak sebagai lokasi bandara antariksa dan pusat peluncuran satelit yang melibatkan pihak asing, serta menolak kehadiran Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 858 yang dinilai berpotensi berdampak pada tanah adat masyarakat.
Keempat, mendesak penghentian operasi militer serta penarikan personel militer, baik organik maupun non-organik, dari seluruh wilayah Papua.
Kelima, menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di sejumlah wilayah seperti Merauke dan Sorong yang dinilai berdampak pada penguasaan lahan dan perubahan ekologi di wilayah adat.
Keenam, meminta penghentian seluruh aktivitas investasi dan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat lokal.
Ketujuh, mendorong pemberian hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi masyarakat Papua.
Aksi ini juga bertepatan dengan peringatan 59 tahun penandatanganan Kontrak Karya pertama pada 1967 antara pemerintah Indonesia dan perusahaan tambang Freeport, yang menjadi salah satu latar belakang utama mobilisasi massa.
Perwakilan massa aksi menyatakan bahwa seluruh tuntutan tersebut merupakan bentuk aspirasi yang diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah. Mereka juga menegaskan bahwa aksi dilakukan secara damai sebagai bagian dari penyampaian pendapat di muka umum.
