Jayapura,JayaTvPapua.com. – Aliansi Cipayung Plus Kota Jayapura dan Provinsi Papua menggelar aksi damai di depan kantor DPR Papua, Senin (1/9/2025). Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi menyampaikan 11 poin tuntutan strategis, dengan fokus kritik keras terhadap DPR Papua yang dinilai jauh dari kepentingan rakyat.
Aksi ini berlangsung tertib dengan kawalan aparat keamanan. Massa hadir dengan spanduk, poster, dan orasi lantang yang menggugah perhatian publik. Mereka menegaskan, DPR Papua harus kembali pada fungsinya sebagai wakil rakyat, bukan lembaga yang hanya mengurus kepentingan pribadi dan elite politik.
“Kami menolak keras kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Rakyat Papua masih susah, sekolah banyak yang rusak, pelayanan kesehatan minim, tapi DPR malah sibuk memperjuangkan kenyamanan pribadi. Ini penghinaan terhadap rakyat,” tegas salah satu orator aksi.
11 Tuntutan Cipayung Plus Jayapura
Dalam aksi tersebut, aliansi mahasiswa menyampaikan 11 tuntutan kepada DPR Papua dan pemerintah, yaitu:
1. Turut berdukacita atas jatuhnya korban jiwa dalam berbagai peristiwa kebangsaan, termasuk di Tanah Papua.
2. Mengutuk keras tindakan represif, kriminalisasi, dan penghilangan nyawa oleh aparat dalam menghadapi aspirasi rakyat.
3. Mendesak DPR Papua mendorong investigasi transparan, profesional, dan akuntabel terhadap kasus-kasus kekerasan, khususnya pembunuhan oleh aparat.
4. Melakukan evaluasi terhadap aparat keamanan, agar penanganan aksi demonstrasi lebih mengedepankan dialog dan penghormatan HAM.
5. Mencegah tindakan represif militer di Papua melalui pendekatan budaya dan dialogis.
6. Menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR Papua, serta mendesak agar anggaran lebih difokuskan pada pendidikan, kesehatan, dan pembangunan wilayah 3T.
7. Mendorong pengesahan UU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat.
8. Menuntut penghentian eksploitasi SDA yang merugikan masyarakat adat Papua.
9. Mengutuk operasi militer dan bentrokan di Papua, serta mendesak Kapolri dan Panglima TNI segera menghentikannya.
10. Mendesak pembebasan seluruh massa aksi yang ditangkap secara nasional maupun lokal.
11. Mengajak seluruh elemen masyarakat Papua menjaga Papua sebagai Tanah Damai, serta mencegah konflik horizontal.
Cipayung Plus menilai DPR Papua lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Banyak kasus kekerasan, pelanggaran HAM, dan penyelewengan anggaran tidak ditindaklanjuti secara serius. Karena itu, mereka mendesak DPR untuk segera membentuk tim investigasi khusus, terutama terkait kasus kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil di Papua.
Selain itu, mahasiswa meminta DPR Papua lebih transparan dalam penggunaan anggaran, termasuk menolak kebijakan yang berorientasi pada kepentingan elite politik semata.
Aksi ini ditutup dengan doa bersama dan seruan moral agar DPR Papua benar-benar mendengar aspirasi mahasiswa.
“Kami Cipayung Plus akan selalu berdiri bersama rakyat. DPR Papua harus sadar bahwa kursi yang mereka duduki adalah amanah rakyat, bukan untuk memperkaya diri. Jika DPR abai, kami akan terus turun ke jalan,” pungkas koordinator aksi.
Tuntutan Cipayung Plus Jayapura menjadi alarm keras bagi DPR Papua. Dengan menolak kenaikan gaji dewan, mendorong transparansi anggaran, dan menekankan penghentian kekerasan di Tanah Papua, mahasiswa mengingatkan bahwa lembaga legislatif harus hadir sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Papua.
