Jayapura,JayaTvPapua.com. – Komite Pimpinan Pusat Forum Independen Mahasiswa West Papua (KPP FIM-WP) melakukan seruan aksi pada Senin 7 April 2025 dengan agenda tutup PT. Freeport Indonesia.
Aksi ini dilakukan dibeberapa titik yakni di kampus Univiersitas Cendrawasih (Uncen) di Perumnas III, Expo, Abepura, di depan kampus USTJ di Padang Bulan,dengan tujuan menyampaiakan aspirasi mereka di kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRP) Provinsi Papua, namun sayangnya tujuan itu tidak diizinkan oleh pihak keamanan,sehingga mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan orasi dan pernyataan sikap dari aksi yang dilakukan hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak keamanan.
Dalam penyampain aksi oleh KPP FIM-WP mereka berorasi tentang dampak masuknya PT. Freeport Indonesia dari tahun 1967 yang mengakibatkan banyaknya kerugian atas pengrusakan alam dan pencemaran limbah B3 dalam jumlah besar ke sungai Aghawohom, Otomoria dan Ajikwa, dan juga kepada kepada suku Komoro yang berada didataran rendah Mimika, Papua Tengah tentang pencemaran limbah B3 ke tanah ulayat mereka yang ditemukannya adanya unsur logam berbahaya yang dikonsumsi oleh masyarakat Komoro. Secara tidak langsung hal ini merupakan penderitaan yang dialami masyarakat Papua secara umum.
Kapolsek Heram Iptu Bernadus Y.ICK,S.H saat diwawancarai di tempat pengamanan lokasi aksi mengatakan, terkait dengan aksi penutupan itu polisi melajukan pengamanan. Hingga siang hari situasi masih terkendali dengan mengawal jalanya aksi.
“Waktu yang kami berikan kepada mereka untuk menyampaikan orasi mereka yaitu sampai jam 12.00 WIT untuk berorasi setelah itu kami ijinkan membacakan pernyataan sikap dari mereka,” katanya
Penangung Jawab Aksi Ulla Farion saat membacakan pernyataan sikap aksi demo damai menyatakan PT Freeport Indonesi segera ditutup demi mengembalikan hak dan kedaulatan masyarakat Suku Amungsa guna menghindari konflik kemanusiaan yang berkepanjangan di Tanah Papua.
Ulla juga menegaskan agar pemerintah menarik pasukan militer dari Tanah Papua.
“Hentikan operasi militer dan tarik mliter organik dan Non organik diseluruh papua. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke. Tutup segala perusahaan ilegal diseluruh tanah air West Papua. Hentikan revisi RUU TNI yang justru merusak citra demokrasi dan penegakan hukum dan berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi,” ujarnya.
