Jayapura,JayaTvPapua.com. – Gubernur Papua Selatan Apollo Safanpo wajib dan segera memastikan anggaran pembangunan pasar khusus Mama-Mama Asli Papua di Merauke Sesuai Janji saat dialog bersama Mama Papua pada tanggal (14/5/24).
Pada kamis (10/4/25) Mama-mama Pedagang Asli Papua Merauke kembali melakukan konferensi Pers guna menagih janji Gubernur Papua Selatan Appolo Safanpo, untuk membangun Pasar Mama-Mama Asli Papua Yang layak dan Strategis.
Perlu untuk diketahui bahwa Selasa 14 Mei 2024 lalu, Ir. Apolo Safanpo, ST.,MT yang saat itu menjabat sebagai pejabat sementara Gubernur Papua Selatan telah menghadiri dialog bersama pedagang mama-mama Pasar asli papua di pasar baru Mopah lama Merauke,tepatnya di Taman Rika Mandiri.
Dalam dialog tersebut Pjs Apolo Safanpo menyerap aspirasi mama-mama asli papua tetang pasar khusus. Dalam sambutannya beliau sampaikan bahwa suda ada diskusi dengan pansus MRP tentang pembangunan pasar khusus untuk mama-mama asli papua.
Kerinduan dan aspirasi mama-mama Papua untuk mendapatkan pasar khusus sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang OTSUS Papua di Merauke sudah ada sejak lama namun tidak ditanggapi serius.
Berdasarkan fakta fakta perjuangan panjang mama mama papua untuk mendapatkan pasar khusus,maka mama-mama mendesak kepada yakni Gubernur Papua Selatan Ir. Apolo safanpoz segerah dan wajib memastikan anggaran bersama DPR Papua Selatan untuk pembangunan pasar khusus mama mama papua, Gubernur Papua Selatan Segera dan Wajib Membangun Pasar Di temapt yang strategis atau berdasarkan Aspirasi oleh Ikatan Pedagang Pasar Mama Asli Papua.
Pemerintah provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Kabupaten Merauke Wajib saling berkoordinasi guna memastikan Penganggaran bersama untuk Mama-mama Asli Papua dalam satu garis koordinasi sehingga tidak ada dualisme keputusan dalam penentuan tempat dan penggaran, tetapi dalam satu garis koordinasi, Apabilah Gubernur Papua Selatan bersama DPR Provinsi Papua Selatan tidak memastikan anggaran untuk Pembanguan Pasar Mama Asli Papua maka daptkan dipastikan bahwa Gubernur/DPRP tidak mampu mengimplemetasi UU OTSUS terkait pemenuhan Hak atas Ekonomi bagi Orang Asli Papua.
