Jayapura,JayaTvPapua.com. – Kepala Bidang Pengelola Sistem Informasi Pusdatin Kemendagri, Yanuar Adriana Putra, menegaskan bahwa Kota Jayapura kini menjadi pionir di Tanah Papua dalam penerapan SP2D Online, sebuah sistem digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam kegiatan peluncuran resmi SP2D Online yang digelar Pemerintah Kota Jayapura.
Dalam sambutannya, Yanuar menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jayapura yang telah berkomitmen mendorong transformasi digital di bidang pengelolaan keuangan. Menurutnya, SP2D Online tidak hanya mempercepat proses birokrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
“SP2D Online merupakan wujud nyata komitmen kita untuk mempercepat proses birokrasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan akuntabilitas. Sistem ini memungkinkan pencairan dana dilakukan secara cepat, tepat, aman, serta dapat dipantau secara real time,” ungkap Yanuar.
Ia menambahkan, dengan penerapan sistem ini, potensi pencairan fiktif dapat ditekan karena proses transfer dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke penerima. Selain itu, pimpinan daerah kini dapat memantau realisasi anggaran secara langsung tanpa harus menunggu laporan manual.
Lebih jauh, Yanuar menyebutkan bahwa langkah Jayapura ini akan menjadi contoh baik bagi daerah lain, khususnya di Papua dan Indonesia Timur. Bahkan, dalam waktu dekat, pemerintah juga akan meluncurkan sistem pendapatan online serta digitalisasi pengelolaan kas bendahara SKPD.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Jayapura sudah membuktikan bahwa komitmen dan kerja sama yang baik mampu membawa inovasi ini berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia pun mengakui keberhasilan Kota Jayapura dalam menjaga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebagai bukti bahwa sistem yang dijalankan benar-benar didukung oleh tim keuangan daerah yang solid.
Di akhir sambutannya, Yanuar berharap agar momentum ini menjadi pendorong bagi seluruh daerah untuk konsisten dalam mengembangkan ekosistem digital pemerintahan.
