Jayapura,JayaTvPapua.com. – Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu, M.Th, menekankan pentingnya pelaksanaan Konferensi Menuju Satu Abad Nubuat Domine Izaak Samuel Kijne sebagai tonggak sejarah dan momen refleksi besar bagi perjalanan orang Papua dalam kehidupan bergereja, berbangsa, dan bernegara. Hal ini di sampaikannya saat memberi Sambutan Konferensi Satu Abad Nubuat Kijne, yang bertempat di Gedung Serba Guna Graha Sara Kantor Sinode GKI di Tanah Papua, Selasa (9/9/2025).
Dalam sambutannya pada pembukaan konferensi, Pdt. Mofu mengingatkan kembali nubuat Kijne pada 25 Oktober 1925, yang berbunyi: “Di atas batu ini aku meletakkan peradaban orang Papua. Walaupun orang lain yang memimpin bangsa ini, tetapi suatu saat bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri.”
Menurutnya, nubuat yang diucapkan hampir satu abad lalu itu masih sangat relevan dengan kondisi Papua saat ini. Ia menegaskan bahwa nubuat tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai simbol sejarah, tetapi harus menjadi dasar kesadaran kolektif bagi orang Papua dalam menghadapi tantangan masa kini.
“Seratus tahun nubuat ini bukan hanya untuk dikenang. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menyadari makna dari nubuat itu? Saat ini mayoritas pemimpin pemerintahan di Papua adalah orang asli Papua, namun mengapa Papua masih dicatat sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia? Mengapa masih ada masyarakat kita yang buta huruf? Mengapa kekayaan alam yang melimpah tidak membawa kesejahteraan bagi orang Papua?,” tegas Pdt. Mofu.
Ia menambahkan, kesadaran baru sangat dibutuhkan agar orang Papua tidak hanya berhenti pada wacana dan retorika. Konferensi ini, kata Mofu, harus melahirkan rekomendasi-rekomendasi strategis yang bisa menjadi arah pembangunan Papua di masa depan.
“Konferensi ini jangan berhenti pada diskusi semata. Harus ada keputusan penting yang diambil. Gereja tidak main-main dalam hal ini. Kita harus punya pengetahuan, kita harus punya kesadaran politik, agar benar-benar terjadi perubahan,” ujarnya.
Pdt. Mofu juga menegaskan bahwa peran gereja di Papua tidak terpisahkan dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan yang diberikan untuk Papua, khususnya Otonomi Khusus, harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya menjadi alat kepentingan politik.
“Kalau Otsus hanya diputar-putar, maka tidak akan ada manfaat. Harus ada perhatian yang serius dari pemerintah pusat. Gereja akan tetap bersuara sebagai mitra kritis, karena ini menyangkut masa depan orang Papua,”katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa konferensi ini melibatkan setidaknya 10 komisi yang akan membahas berbagai isu penting, mulai dari pelayanan gereja, pendidikan, pembangunan manusia, hingga arah peradaban Papua di abad ke-2 setelah nubuat Kijne.
Pdt. Mofu berharap, rekomendasi yang dihasilkan bukan hanya ditujukan untuk kepentingan internal gereja, tetapi juga menjadi bahan masukan strategis bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Konferensi ini harus menjadi ruang bersama untuk merumuskan masa depan Papua. Kita ingin orang Papua tidak hanya disebut sebagai pemimpin di tanahnya sendiri, tetapi juga benar-benar berdaya, sejahtera, dan mampu memimpin kehidupannya,” pungkasnya.
Konferensi Satu Abad Nubuat Kijne akan berlangsung selama dua hari dengan rangkaian diskusi, sidang komisi, dan perumusan rekomendasi akhir. Momentum ini diharapkan menjadi langkah baru dalam membangun kesadaran, memperkuat persatuan, dan meneguhkan arah perjuangan orang Papua dalam bingkai Indonesia.
