Jayapura,JayaTvPapua.com. Gelombang penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) kembali menggema di Tanah Papua. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Kota Jayapura, bersama sejumlah masyarakat adat, turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di Tugu Pendidikan, Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Senin (22/9/2025).
Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk dan poster dengan berbagai tulisan penolakan terhadap PSN yang dinilai hanya membawa penderitaan bagi rakyat Papua. Mereka menegaskan bahwa proyek strategis bukanlah pembangunan yang berpihak kepada masyarakat adat, melainkan cara sistematis untuk merampas tanah dan menghancurkan ruang hidup orang asli Papua.
Para mahasiswa menyampaikan 12 poin pernyataan sikap, yang berisi tuntutan tegas kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga lembaga gereja.
Beberapa tuntutan utama yang disuarakan AMP dan masyarakat adat antara lain :
1. Menolak perampasan tanah adat yang dilakukan negara melalui proyek strategis nasional, terutama di Merauke.
2. Mendesak Presiden RI Prabowo Subianto dan DPR RI untuk menghentikan seluruh proyek strategis nasional di Merauke maupun Tanah Papua.
3. Mencabut seluruh izin investasi dan konsesi lahan yang diberikan kepada perusahaan di Papua, khususnya di wilayah Papua Selatan.
4. Menarik pasukan militer organik maupun non-organik yang dilibatkan sebagai tenaga pengaman proyek strategis. Menurut mereka, kehadiran militer hanya menimbulkan teror dan ancaman terhadap masyarakat adat.
5. Meminta Gubernur Papua Selatan dan DPRP serta MRP Papua Selatan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat serta membentuk tim investigasi terkait lahan yang digusur oleh proyek strategis nasional.
6. Menyinggung keterlibatan pihak gereja, terutama Uskup Agung Merauke, yang dituding ikut serta dalam proyek. Massa meminta klarifikasi terbuka dari hierarki gereja dan menuntut agar lembaga keagamaan berdiri bersama rakyat, bukan berpihak pada investasi.
7. Menolak segala bentuk militerisasi di Tanah Papua dengan alasan apa pun, termasuk alasan pengamanan proyek pembangunan.
8. Menegaskan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua sebagai solusi demokratis yang dinilai paling adil untuk mengakhiri konflik berkepanjangan.
Massa aksi juga menyampaikan bahwa keberadaan PSN berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM berat, perusakan ekosistem, dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat Papua. Mereka menilai proyek-proyek besar yang dipaksakan tanpa persetujuan masyarakat adat hanya akan membuka jalan bagi genosida kultural maupun fisik.
Aksi ini berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Meski demikian, massa aksi tetap berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Orasi-orasi bergantian dilakukan, menyuarakan penolakan sekaligus menyerukan solidaritas rakyat Papua untuk bersatu melawan proyek-proyek yang dianggap merugikan.
Di akhir pernyataan sikap, massa menegaskan: “Kami dengan tegas menolak segala bentuk proyek strategis nasional di seluruh Tanah Papua. Sekian dan terima kasih, salam solidaritas.”
