Jayapura,JayaTvPapua.com. – Mahasiswa dari berbagai daerah di Tanah Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Tanah Adat Papua (AMPPTAP) Kota Jayapura menggelar aksi mimbar bebas di Tugu Pendidikan, Abepura, pada Rabu (15/10/2025).
Aksi ini merupakan bentuk komitmen dan solidaritas mahasiswa terhadap perjuangan masyarakat adat Papua, khususnya dalam menolak berbagai proyek dan kebijakan yang dinilai merugikan hak-hak masyarakat adat di atas tanah leluhur mereka.
Kegiatan aksi dimulai sejak pukul 08.30 WIT dan berlangsung di beberapa titik, seperti Expo Waena, Perumnas III Waena, serta Gapura Uncen Abepura. Seluruh rangkaian kegiatan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polresta Jayapura Kota, Polsek Abepura, hingga anggota Brimob Polda Papua.
Salah satu koordinator aksi, Ronal Logo, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan dan eksistensi masyarakat adat di Papua.
“Kami, solidaritas AMPPTAP, menyuarakan aspirasi masyarakat adat di tanah ini terkait deforestasi hutan yang dilakukan pemerintah pusat melalui proyek strategis nasional di berbagai daerah di Papua,” ujar Ronal.
Lebih lanjut, AMPPTAP juga menyoroti peningkatan aktivitas militer non-organik di wilayah Papua yang menurut mereka memperburuk situasi kemanusiaan di sejumlah daerah.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan utama yang mereka sebut sebagai bentuk perlawanan terhadap “Darurat Investasi dan Militerisme di Tanah Papua”. Berikut poin-poin yang mereka sampaikan :
1. Hentikan pendropan militer dan tarik pasukan militer organik maupun non-organik dari Tanah Papua.
2. Tolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua.
3. Hentikan eksploitasi sumber daya alam di seluruh Tanah Papua.
4. Segera bebaskan empat tahanan politik Papua.
5. Hentikan operasi militer di Kabupaten Nduga, Puncak, Yahukimo, Maybrat, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Lanny Jaya, Paniai, dan seluruh wilayah Papua lainnya.
6. Pemerintah daerah di Tanah Papua diminta menghentikan praktik perampasan tanah milik masyarakat adat.
