Jayapura,JayaTvPapua.com. – Gelombang penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) kembali menggema di Tanah Papua. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Kota Jayapura, bersama sejumlah masyarakat adat, turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di Tugu Pendidikan, Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, pada Senin (22/9/2025).
Sejak pagi, massa aksi berdatangan sambil membawa spanduk, baliho, dan poster bertuliskan protes keras terhadap investasi dan PSN. Beberapa di antaranya bertuliskan: “Hentikan PSN di Papua!”, “Papua Bukan Tanah Kosong”, “Hidup Masyarakat Adat”, “Tanah adalah Hidup, Bukan untuk Dijual”, hingga “Jangan Ambil Putana Adat”.
Dalam orasi yang bergantian, para mahasiswa dan masyarakat adat menegaskan bahwa proyek-proyek besar yang dicanangkan pemerintah pusat di Papua hanya akan menguntungkan segelintir elit dan kelompok pemodal. Sementara itu, rakyat Papua, khususnya masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah ulayat, justru dikorbankan.
“PSN bukan untuk rakyat Papua. PSN merampas tanah, menyingkirkan masyarakat adat, dan mempersempit ruang demokrasi. Tanah adalah hidup, bukan untuk dijual! “teriak salah satu orator dengan pengeras suara.
AMP juga menyebut bahwa pemerintah telah melanggar konstitusi karena tidak melibatkan masyarakat lokal dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Mereka mendesak negara untuk segera menghentikan semua proyek yang mengabaikan hak masyarakat adat dan justru memperparah ketidakadilan struktural di Papua.
Selain menolak PSN, massa aksi mendesak pemerintah segera menjalankan reforma agraria sejati. Menurut mereka, reforma agraria merupakan solusi konkret untuk memastikan masyarakat adat memiliki jaminan hak atas tanah ulayat yang telah diwariskan turun-temurun.
Mereka juga mendesak RUU Masyarakat Adat segera disahkan, agar ada perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak adat di Tanah Papua.
Aksi ini juga diwarnai dengan kritik tajam terhadap simbol negara. Dalam salah satu pernyataan, mahasiswa menegaskan bahwa “merah putih tidak boleh hanya menjadi tirai yang menutupi luka dan darah Papua”.
Mereka menilai keberadaan aparat dan proyek investasi di tanah Papua hanya memperkuat situasi “darurat militer” yang mengancam hak demokrasi masyarakat adat.
Sepanjang jalannya aksi, situasi berlangsung kondusif dengan pengamanan ketat dari Kepolisian Resor Kota Jayapura. Petugas mengawal massa yang memadati area lingkaran Abepura agar aksi berjalan tertib tanpa gangguan.
Meski aksi berjalan damai, para demonstran menegaskan bahwa perlawanan akan terus berlanjut. Mereka berkomitmen menggelar aksi lanjutan jika pemerintah pusat tetap memaksakan proyek-proyek yang mereka nilai merugikan rakyat dan mengorbankan tanah adat di Papua.
