Jayapura, JayaTvPapua.com – Pemerintah Kota Jayapura bersama Pemerintah Provinsi Papua memperkuat koordinasi dalam penanganan sejumlah titik rawan banjir di Kota Jayapura, sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrem menjelang Natal dan Tahun Baru.
Upaya tersebut diawali dengan peninjauan langsung sejumlah lokasi yang dinilai rawan mengalami genangan dan banjir, sekaligus berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas serta aktivitas masyarakat, Rabu (7/10/2026).
Mewakili Pemerintah Kota Jayapura, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru turun bersama Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Natirmalus D. Renyaan, Kepala Bapperida Provinsi Papua Mufli Musaad, serta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Mathius Wally.
Rustan Saru mengatakan, penanganan banjir menjadi salah satu perhatian utama pemerintah karena sejumlah wilayah di Kota Jayapura memiliki titik yang mudah tergenang ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Menurutnya, pemerintah telah membagi kewenangan penanganan antara Pemerintah Kota Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua, Balai Wilayah Sungai dan Balai Jalan, sehingga pekerjaan di lapangan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Sejumlah pekerjaan yang menjadi perhatian antara lain normalisasi kali, pengerukan sedimentasi, pembersihan sampah dan material yang menyumbat aliran air, serta perbaikan talud di sejumlah lokasi.
Rustan menjelaskan, beberapa titik seperti kawasan Kali Siborgoni hingga bagian muara akan ditangani sesuai kewenangan masing-masing. Pemerintah juga akan melihat kondisi sejumlah ruas jalan yang kerap mengalami genangan dan mengganggu arus lalu lintas.
“Kalau bisa akhir Oktober sudah kita mulai sampai dengan tahun baru, agar bisa meminimalisir terjadinya banjir di Kota Jayapura,” ujar Rustan Saru.
Ia menambahkan, beberapa titik lainnya masih dalam kajian, termasuk kebutuhan peningkatan kapasitas saluran dan perbaikan jalan yang mengalami penurunan maupun longsor.
Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi Papua Mufli Musaad mengatakan, penanganan persoalan banjir merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan perkotaan yang berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Menurut Mufli, sebagian kebutuhan penanganan telah masuk dalam APBD Perubahan dan diharapkan dapat segera dilaksanakan. Untuk kebutuhan lainnya, pemerintah provinsi akan melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi lapangan serta kemampuan anggaran.
“Ini langkah awal untuk mempercepat penanganan masalah-masalah perkotaan, terutama yang terkait dengan masalah banjir di titik-titik yang memang sering tergenang dan terdampak,” kata Mufli.
Selain persoalan banjir, Pemerintah Provinsi Papua juga menyiapkan dukungan transportasi dalam menghadapi periode Natal dan Tahun Baru.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Mathius Wally mengatakan, pihaknya menangani sejumlah layanan angkutan laut dan darat, termasuk angkutan perintis yang menghubungkan Jayapura dengan sejumlah wilayah di Papua.
Untuk layanan transportasi dalam kota Jayapura, pihaknya masih melakukan kajian, termasuk kemungkinan penguatan layanan melalui terminal yang menjadi titik pelayanan angkutan.
Di sisi lain, Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Natirmalus D. Renyaan memastikan pihaknya siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Jayapura, Balai Wilayah Sungai maupun Balai Jalan dalam menangani persoalan banjir.
Ia menyebut, pekerjaan normalisasi sejumlah kali di Kota Jayapura direncanakan mulai dilakukan pada pekan depan, dengan dukungan sumber anggaran dari dana tambahan infrastruktur dan dana tanggap darurat.
“Mulai hari Senin kami sudah mulai action untuk pekerjaan normalisasi kali yang ada di Overtom, Siborgoni dan Anak Frei,” jelas Natirmalus.
Pemerintah berharap langkah kolaboratif tersebut dapat mempercepat penanganan titik-titik rawan banjir sebelum memasuki periode Natal dan Tahun Baru, sehingga dampak banjir terhadap masyarakat, aktivitas ekonomi dan kelancaran lalu lintas di Kota Jayapura dapat diminimalisir.
