Jayapura, JayaTvPapua.com – Solidaritas Mahasiswa Papua (SOMAP) secara resmi menyampaikan Pernyataan Sikap terkait situasi keamanan, militerisme, dan investasi di Tanah Papua yang dinilai semakin memperparah penderitaan rakyat sipil. Pernyataan tersebut disampaikan dalam aksi damai yang digelar di Jalan Biak, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Rabu (21/1/2026).
Dalam pernyataannya, SOMAP menilai bahwa hingga hari ini Papua masih berada dalam situasi kekerasan militer dan eskalasi konflik bersenjata yang terus berulang. Pendekatan militeristik negara Indonesia dinilai tidak menyelesaikan konflik, justru melahirkan ketakutan, pengungsian massal, serta dugaan kejahatan kemanusiaan yang sistematis, khususnya di wilayah Yahukimo dan daerah konflik lainnya di Tanah Papua.
SOMAP menegaskan bahwa konflik tidak akan pernah berakhir selama negara terus mengirimkan pasukan militer dalam jumlah besar. Kehadiran aparat bersenjata dinilai membuat masyarakat sipil tidak bebas beraktivitas dan terus berada dalam ancaman.
19 Pernyataan Sikap Solidaritas Mahasiswa Papua (SOMAP)
Atas dasar kemanusiaan dan keadilan, SOMAP menyampaikan 19 pernyataan sikap, di antaranya:
1. Menolak keras seluruh bentuk kekerasan militer Indonesia dan eskalasi konflik bersenjata di Tanah Papua.
2.Mendesak negara Indonesia menghentikan pendekatan militeristik dalam penyelesaian konflik Papua.
3.Menuntut penarikan seluruh pasukan TNI–Polri, khususnya pasukan non-organik, dari Yahukimo dan seluruh wilayah konflik.
4.Mengutuk operasi militer ofensif, serangan udara, dan pengeboman terhadap kampung serta pemukiman warga sipil.
5.Mengutuk tindakan brutal aparat yang menangkap, menembak, dan membunuh warga sipil tanpa dasar hukum.
6.Menuntut penghentian Operasi Damai Cartenz yang dinilai melakukan penangkapan liar, kriminalisasi, dan kekerasan.
7.Mengutuk pelanggaran HAM berat, termasuk pemboman yang melukai warga sipil di Yahukimo dan wilayah lainnya.
8.Menyatakan negara telah gagal menjamin HAM dan keadilan bagi Orang Asli Papua.
9.Menyerukan semua pihak bersenjata untuk menghindari korban sipil dan melindungi rakyat.
10.Menolak seluruh bentuk investasi kapitalistik yang merampas tanah adat dan hak hidup masyarakat.
11.Menuntut penghentian industri ekstraktif dan proyek investasi bermasalah di Tanah Papua.
12.Menegaskan Papua bukan tanah kosong dan setiap proyek harus berdasarkan persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC).
13.Menolak pengambilalihan tanah adat tanpa izin, termasuk pembangunan pos militer.
14.Menuntut pengembalian seluruh tanah adat yang dirampas.
15.Menuntut pembebasan seluruh tahanan politik Papua.
16.Menolak militerisme di gereja, sekolah, dan fasilitas umum.
17.Menolak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
18.Menuntut akses tanpa syarat bagi PBB, jurnalis internasional, dan lembaga kemanusiaan ke Papua.
19.Menuntut pelaksanaan referendum penentuan nasib sendiri di bawah pengawasan PBB.
Dalam penutup pernyataannya, SOMAP menyerukan kepada seluruh organisasi perjuangan Papua, baik di dalam maupun luar negeri, untuk segera bersatu. SOMAP menyoroti kondisi rakyat Papua yang terus mengungsi, ditangkap, dipenjara, dikriminalisasi, hingga kehilangan nyawa.
“Persatuan adalah keharusan sejarah demi menyelamatkan rakyat Papua,” demikian pesan terakhir yang disampaikan SOMAP.
Aksi damai berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berakhir dalam situasi aman dan kondusif.
