Wali Kota Jayapura Abisai Rollo melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada Kamis (5/2/2026) di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jalan M.H. Thamrin, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.
Pertemuan tersebut membahas permohonan bantuan pembiayaan pembangunan rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pembangunan rumah layak huni, serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Jayapura.
Pemerintah Kota Jayapura berharap dukungan pendanaan dari pemerintah pusat guna meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Usulan yang disampaikan mencakup pembangunan rusun, penyediaan rumah layak huni, bantuan bahan bangunan, serta penguatan sarana dan prasarana pendukung perumahan bagi MBR.
Wali Kota Jayapura Abisai Rollo mengatakan seluruh dokumen permohonan bantuan telah diinput melalui sistem aplikasi resmi pemerintah pusat dan siap untuk diproses lebih lanjut.
“Ketika saya berjumpa dengan Bapak Menteri, harapan kami mudah-mudahan Kota Jayapura mendapat bantuan untuk membantu rakyat. Bantuan ini tidak melihat latar belakang suku atau asal, tetapi diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan perumahan,” ujar Abisai Rollo.
Ia menambahkan, Kota Jayapura merupakan miniatur keberagaman Indonesia, sehingga program perumahan diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan secara adil dan merata.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyambut baik kehadiran Wali Kota Jayapura bersama sejumlah kepala daerah dari Tanah Papua. Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menjalankan berbagai program perumahan nasional yang bersumber dari APBN.
“Komitmen kami adalah menjalankan program perumahan nasional, mulai dari perumahan subsidi, penanganan kawasan kumuh, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, hingga program bedah rumah,” kata Maruarar Sirait.
Menteri PKP juga menekankan pentingnya pengawasan di lapangan serta keberlanjutan program perumahan, agar kawasan yang telah ditata tidak kembali menjadi kumuh dalam beberapa tahun ke depan.
“Pembangunan harus dilakukan dengan hati dan profesional, supaya hasilnya bersifat jangka panjang dan benar-benar dapat dinikmati masyarakat Papua,” ujarnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah dari wilayah Tanah Papua, di antaranya Gubernur Papua Selatan, Bupati Biak, Bupati Yapen, dan Bupati Manokwari, sebagai bagian dari upaya bersama memperjuangkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Tanah Papua.
