WAMENA – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2027 sebagai langkah strategis menyusun arah pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 27–29 April 2026, di Wamena.
Musrenbang dibuka langsung oleh Gubernur Papua Pegunungan, Jhon Tabo, dan dihadiri para kepala daerah dari delapan kabupaten, unsur Forkopimda, serta tokoh agama, adat, masyarakat, pemuda, dan perempuan. Forum ini juga menjadi momentum refleksi satu tahun pemerintahan definitif di provinsi tersebut.
Dalam arahannya, Gubernur Jhon Tabo menyoroti persoalan krusial terkait akurasi data Orang Asli Papua (OAP). Ia menegaskan bahwa ketidaksesuaian data berdampak langsung pada kecilnya alokasi dana dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Otsus.
Menurutnya, Papua Pegunungan memiliki jumlah OAP yang besar, namun belum sepenuhnya tercatat secara valid dalam laporan resmi. Hal ini menyebabkan potensi fiskal daerah belum tergarap maksimal.
“Kondisi ini harus segera diperbaiki. Data yang akurat menjadi dasar utama dalam menentukan besaran anggaran yang kita terima,” tegasnya.
Gubernur pun menginstruksikan seluruh bupati untuk mempercepat proses sinkronisasi data OAP di wilayah masing-masing. Targetnya, pembaruan data dapat diselesaikan dalam kurun waktu empat bulan, mulai Mei hingga Agustus 2026.
Ia menekankan bahwa ketepatan data akan berpengaruh besar terhadap keadilan distribusi anggaran pembangunan, terutama bagi wilayah Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru.
Sebagai langkah konkret, pemerintah provinsi turut meluncurkan bantuan sarana pendukung bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di delapan kabupaten. Bantuan berupa perangkat internet satelit ini diharapkan mampu mengatasi kendala geografis yang selama ini menghambat pengiriman data dari wilayah terpencil.
Sementara itu, Kepala Bapperida Papua Pegunungan, Marthen Kogoya, menjelaskan bahwa Musrenbang tahun ini mengusung fokus pada percepatan pembangunan manusia dan peningkatan pelayanan dasar yang inklusif.
Menurutnya, tema tersebut dipilih sebagai respons atas tantangan nyata yang dihadapi daerah, mulai dari kesenjangan pembangunan hingga keterbatasan akses akibat kondisi geografis.
“Dengan kemampuan fiskal yang terbatas, kita harus memastikan setiap program benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat, merata, dan berkeadilan,” ujarnya.
Musrenbang ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian, baik secara langsung maupun daring, guna memperkuat sinkronisasi perencanaan antara pemerintah daerah dan pusat.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap terbangun sinergi yang solid antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, sehingga perencanaan pembangunan tahun 2027 dapat disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan di wilayah tersebut.
