Jayapura, JayaTvPapua.com – Gelombang aksi demonstrasi bertajuk “Papua Darurat Militerisme dan Kemanusiaan” mengguncang Kota Jayapura dan Nabire, Senin (27/4/2026). Ribuan massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Papua (SOMAP) bersama pelajar dari berbagai daerah turun ke jalan menyuarakan kondisi kemanusiaan yang dinilai semakin memburuk di Tanah Papua.
Di Kota Jayapura, aksi dimulai dengan longmarch dari kawasan Expo Waena, Perumnas III, menuju Lingkaran Abepura. Sepanjang perjalanan, massa membawa spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan, seperti “Stop Militerisme di Tanah Papua”, “Selamatkan Generasi Papua”, hingga “Tarik Militer Organik dan Non-Organik dari Tanah Papua”.
Situasi memanas ketika aparat gabungan membubarkan massa menggunakan gas air mata dan water cannon di sejumlah titik strategis, termasuk di depan Denzipur 10/KYD Waena serta kawasan Padang Bulan. Di sekitar Kampus STT GKI Kijne dan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), massa yang bertahan di lokasi dipaksa mundur oleh aparat keamanan.
Dalam pernyataan sikapnya, SOMAP menegaskan bahwa Papua saat ini berada dalam kondisi darurat kemanusiaan akibat meningkatnya operasi militer dan konflik bersenjata di berbagai wilayah. Mereka menyebut, ribuan warga sipil terpaksa mengungsi akibat eskalasi konflik yang terjadi di daerah seperti Nduga, Intan Jaya, Yahukimo, Puncak, hingga Pegunungan Bintang.
“Pendekatan negara yang militeristik dan represif telah melahirkan pelanggaran HAM yang berulang dan sistematis. Rakyat hidup dalam ketakutan, pengungsian, dan kemiskinan yang terstruktur,” tegas pernyataan Kamus Bayage Penanggung Jawab Aksi dalam tersebut.
Mahasiswa juga menyoroti berbagai dugaan pelanggaran HAM, termasuk penembakan warga sipil, penangkapan tanpa prosedur hukum, hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah konflik. Mereka mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus terbaru, korban tidak hanya berasal dari masyarakat umum, tetapi juga pelajar hingga aparatur sipil negara.
Selain itu, SOMAP menilai konflik yang terjadi tidak terlepas dari kepentingan investasi dan eksploitasi sumber daya alam di Papua. Mereka menuding adanya keterlibatan aparat dalam mengamankan proyek-proyek strategis yang berdampak pada perampasan tanah adat serta kerusakan lingkungan.
Dalam aksinya, mahasiswa turut menyoroti meningkatnya kriminalisasi terhadap anak-anak dan pelajar Papua, serta pembatasan ruang sipil yang semakin ketat, termasuk pengawasan terhadap aktivis digital dan tekanan terhadap jurnalis lokal.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam aksi, jumlah pengungsi akibat konflik bersenjata di Papua disebut telah mencapai lebih dari 100 ribu jiwa hingga awal 2026. Kondisi ini berdampak serius terhadap akses pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sebagai bentuk sikap, SOMAP menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya penghentian operasi militer di seluruh wilayah Papua, penarikan pasukan non-organik, pengusutan pelanggaran HAM secara transparan, serta pembukaan akses bagi lembaga internasional seperti PBB untuk melakukan investigasi.
Selain itu, mereka juga mendesak pembebasan tahanan politik Papua, penghentian proyek strategis nasional yang dinilai merugikan masyarakat adat, serta mendorong penyelesaian konflik melalui mekanisme internasional, termasuk referendum penentuan nasib sendiri.
Mahasiswa juga menyerukan kepada seluruh pihak, termasuk kelompok bersenjata, untuk menghindari konflik yang dapat menimbulkan korban sipil, serta mendorong adanya dialog damai sebagai jalan keluar dari konflik berkepanjangan di Papua.
Aksi ini menjadi salah satu demonstrasi terbesar dalam beberapa waktu terakhir di Papua, sekaligus mencerminkan meningkatnya keresahan mahasiswa dan masyarakat sipil terhadap situasi keamanan dan kemanusiaan di wilayah tersebut. Hingga berita ini diturunkan, situasi di sejumlah titik di Jayapura dilaporkan mulai kondusif meski aparat keamanan masih berjaga.
