Ricuh Dana Kampung di Ilaga, Sejumlah Kantor Pemerintahan Kabupaten Puncak Terbakar

‎ILAGA, PUNCAK — Persoalan penyaluran dana kampung memicu ketegangan di Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Aksi massa yang berlangsung sejak Selasa (11/8/2026) sore berakhir ricuh hingga malam hari. Sejumlah fasilitas pemerintahan dilaporkan terbakar dalam peristiwa tersebut.
‎
‎Aksi itu berawal dari keresahan masyarakat dan sejumlah kepala kampung yang mempertanyakan kejelasan penyaluran dana kampung. Persoalan tersebut disebut telah menjadi keluhan dalam beberapa waktu terakhir, terutama terkait pencairan yang dinilai tidak berjalan sesuai harapan.
‎
‎Masyarakat dan para kepala kampung dari sejumlah distrik sebelumnya menyampaikan aspirasi dengan meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme penyaluran, realisasi pencairan, serta pengelolaan dana kampung.
‎
‎Mereka juga meminta adanya kepastian mengenai dana yang menjadi hak kampung agar dapat digunakan untuk membiayai pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kebutuhan masyarakat.
‎
‎Namun, situasi berubah ketika massa menilai persoalan tersebut belum memperoleh penyelesaian yang memuaskan. Ketegangan meningkat hingga terjadi aksi perusakan dan pembakaran pada Selasa malam.
‎
‎Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah gedung pemerintahan di kawasan pusat Kabupaten Puncak menjadi sasaran. Beberapa di antaranya yakni Kantor Bupati Puncak, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Kantor Dinas Keuangan, Kantor Dinas Sosial, serta Kantor DPR Kabupaten Puncak.
‎
‎Kobaran api terlihat dari sejumlah bangunan. Asap tebal membumbung di kawasan pusat pemerintahan, sementara warga memilih menjauh dari lokasi untuk menghindari risiko akibat situasi yang semakin tidak terkendali.
‎
‎Kebakaran juga menyebabkan berbagai fasilitas di dalam gedung berpotensi mengalami kerusakan. Dokumen, arsip, perangkat komputer, perabot kantor dan sejumlah fasilitas pelayanan pemerintahan dilaporkan ikut terdampak.
‎
‎Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat informasi resmi mengenai nilai kerugian material maupun jumlah korban akibat peristiwa tersebut.
‎
‎Dana Kampung Menjadi Sorotan
‎
‎Persoalan dana kampung menjadi salah satu faktor utama yang memicu kekecewaan masyarakat. Sejumlah kepala kampung disebut mempertanyakan waktu pencairan serta besaran dana yang diterima kampung.
‎
‎Selain persoalan keterlambatan, muncul pula tudingan mengenai kemungkinan adanya pemotongan atau pungutan dalam proses penyaluran. Namun, tudingan tersebut masih sebatas keluhan yang disampaikan masyarakat dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum adanya pemeriksaan serta keterangan resmi dari pihak berwenang.
‎
‎Masyarakat meminta pemerintah membuka informasi mengenai seluruh tahapan pengelolaan dana kampung, mulai dari alokasi, pencairan, hingga penggunaan anggaran.
‎
‎Kabupaten Puncak Mendapat Alokasi Dana Desa Rp103,1 Miliar
‎
‎Besarnya anggaran yang berkaitan dengan dana kampung turut menjadi perhatian publik.
‎
‎Berdasarkan data alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, Kabupaten Puncak tercatat memperoleh alokasi Dana Desa sebesar Rp103.161.395.000.
‎
‎Alokasi tersebut diperuntukkan bagi 206 kampung di Kabupaten Puncak. Dana Desa pada prinsipnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan kampung, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai kebutuhan kemasyarakatan.
‎
‎Dengan nilai anggaran tersebut, transparansi mengenai proses penyaluran dan realisasi dana menjadi penting agar tidak menimbulkan spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat.
‎
‎Aparat Amankan Sejumlah Titik
‎
‎Setelah kericuhan terjadi, aparat keamanan dilaporkan melakukan pengamanan di sejumlah lokasi untuk mengendalikan situasi serta mencegah kerusakan meluas.
‎
‎Informasi di lapangan juga menyebutkan adanya gangguan listrik di sejumlah titik. Warga diimbau menghindari kawasan yang masih dianggap rawan dan tidak mendekati lokasi kejadian apabila tidak memiliki kepentingan mendesak.
‎
‎Situasi keamanan menjadi perhatian karena kerusakan fasilitas pemerintahan dapat berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.
‎
‎Pemerintah daerah diharapkan segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai persoalan dana kampung yang menjadi pemicu aksi. Kejelasan mengenai mekanisme penyaluran, realisasi anggaran dan pertanggungjawaban pengelolaan dana dinilai penting untuk meredam keresahan.
‎
‎Di sisi lain, proses hukum terhadap dugaan perusakan maupun pembakaran fasilitas pemerintah perlu dilakukan secara profesional dengan tetap mengedepankan keselamatan masyarakat.
‎
‎Penyelesaian akar persoalan dana kampung juga menjadi langkah penting agar konflik tidak kembali terjadi dan pelayanan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Puncak dapat berjalan normal.