Jayapura, JayaTvPapua.com – Pemerintah Kota Jayapura memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan melalui Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kota Jayapura Semester I Tahun 2026 yang digelar di Hotel Suni Abepura, Kamis (20/8/2026).
Rakor yang dibuka langsung Wali Kota Jayapura Abisai Rollo ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi perkembangan angka kemiskinan sekaligus menyusun langkah bersama untuk menekan angka tersebut.
Dalam laporan Kepala Bapperida Kota Jayapura, Dr. Robby Kepas Awi, SE., MM, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Kota Jayapura menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2023, angka kemiskinan tercatat 10,5 persen atau sekitar 32.790 jiwa. Kemudian pada 2024 meningkat menjadi 10,72 persen atau sekitar 33.840 jiwa.
Sementara pada 2025, angka tersebut kembali meningkat menjadi 12,03 persen atau sekitar 38.330 jiwa. Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Jayapura karena target penurunan kemiskinan dalam RPJMD 2025-2029 belum tercapai.
Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menegaskan, peningkatan angka kemiskinan harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah, distrik, kelurahan, kampung, dunia usaha, perbankan, BUMN maupun BUMD untuk mencari solusi yang tepat dan terukur.
“Marilah kita berkolaborasi untuk bekerja sama menekan angka kemiskinan di Kota Jayapura. Apapun persoalannya menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujar Abisai Rollo.
Ia menargetkan angka kemiskinan di Kota Jayapura dapat ditekan kembali hingga di bawah 10 persen. Karena itu, pemerintah akan memetakan secara lebih rinci wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi agar program penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Abisai juga menyoroti pentingnya validasi data penerima program. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kondisi kemiskinan yang tercatat dalam data benar-benar menggambarkan masyarakat yang tinggal dan berdomisili di Kota Jayapura.
“Data ini perlu supaya kita tahu persis, kemiskinan di Kota Jayapura itu betul-betul siapa dan berada di mana,” katanya.
Sementara itu, Rakor Penanggulangan Kemiskinan Semester I Tahun 2026 diikuti sekitar 90 peserta yang terdiri dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, pimpinan OPD, kepala distrik, kepala puskesmas, perwakilan dunia usaha, BUMN, BUMD, perbankan serta pemangku kepentingan lainnya.
Rakor juga diarahkan untuk menyinkronkan kebijakan dan program lintas sektor, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan serta membangun komitmen bersama dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Bapperida menekankan tiga hal utama yang perlu diperkuat, yakni penggunaan data sebagai dasar penyusunan program, peningkatan daya dorong terhadap pendapatan masyarakat, serta komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah Kota Jayapura berharap strategi tersebut dapat menghasilkan program yang lebih tepat sasaran, terutama di distrik, kelurahan dan kampung yang masih memiliki tingkat kemiskinan tinggi.
Dengan keterbatasan fiskal akibat efisiensi anggaran, pemerintah tetap mendorong seluruh pihak untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar tren peningkatan kemiskinan dapat dihentikan dan kembali diturunkan.
Rakor ini sekaligus menjadi upaya memperkuat komitmen Pemerintah Kota Jayapura bersama seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan warga.
