Jayapura,JayaTvPapua.com. – Forum silaturahmi antara otoritas adat Port Numbay, Forkopimda Papua, tokoh lintas agama, perempuan, pemuda, akademisi, serta paguyuban Nusantara, menghasilkan 10 butir rekomendasi strategis dalam upaya merajut harmoni demokrasi dan pembangunan Papua berbasis nilai-nilai adat.
Acara ini berlangsung di Para-para Adat Obhe Warke Nafri, Kota Jayapura, Kamis (12/6), dengan tema: “Merajut Harmoni Demokrasi dan Pembangunan Melalui Kebijaksanaan Adat Untuk Masa Depan Papua.”
Yang paling bersejarah, rekomendasi strategis ini langsung ditandatangani bersama oleh Pj. Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, S.IP.,M.Si, dan Ketua LMA Port Numbay, George A. Awi, sebagai bentuk komitmen bersama pemerintah dan masyarakat adat.
Penandatanganan dilakukan di hadapan seluruh peserta forum, dan dokumen rekomendasi diserahkan secara resmi oleh Ketua LMA Port Numbay kepada Pj. Gubernur Papua, menandai sinergi konkret antara pemerintah dan otoritas adat dalam merumuskan arah pembangunan Papua.
Isi Rekomendasi: Afirmasi Adat dalam Demokrasi dan Pembangunan Papua
Rekomendasi tersebut mencakup penguatan lembaga adat sebagai mitra strategis pemerintah, dukungan terhadap pelaksanaan PSU secara damai dan bermartabat, pengakuan hak ulayat, hingga penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.
Wakil Sekretaris LMA Port Numbay, Rudy Mebri, membacakan secara rinci ke-10 poin rekomendasi yang diterima dengan tepuk tangan seluruh peserta forum.
“Ini bukan hanya pernyataan, tapi komitmen kolektif. Dan penandatanganan bersama ini menjadi momentum bahwa pembangunan Papua harus mengakar dari tanah dan adatnya sendiri,” ujar George A. Awi.
Pj. Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, S.IP.,M.Si, menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti seluruh poin rekomendasi sebagai masukan resmi dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan daerah.
Pernyataan Bersama: Papua Rumah Damai, Adil, dan Setara
Selain rekomendasi, forum ini juga mengeluarkan Pernyataan Sikap Bersama yang dibacakan oleh tokoh agama, Pastor Maury, mewakili seluruh elemen yang hadir.
Isi pernyataan tersebut menegaskan komitmen menjaga Provinsi Papua sebagai rumah besar bersama, menjunjung tinggi adat dan budaya, serta mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara aman, jujur, dan adil.
Langkah Lanjut: Rekomendasi Akan Didorong Jadi Kebijakan Konkret
Rekomendasi yang telah ditandatangani itu kini resmi menjadi dokumen publik strategis dan akan diserahkan kepada seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga adat, maupun organisasi masyarakat sebagai panduan bersama dalam membangun Papua yang damai dan bermartabat.
