Jayapura,JayaTvPapua.com. – Melihat kewanagan dari Pemerintah Daerah baik Provinisi dan Kabupaten dan Kota,hampir seluruhnya hilang,dalam arti keseluruhannya berada di pemerintah Pusat. Hal ini di sampaikan oleh Hanok Puraro S.Sos Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD- RI) Provinisi Papua di Kegiatan Climate Action for Net Zero emission in Papua Province di salah satu hotel di Entrop,Distrik Jayapura Selatan,Jayapura,Papua Kamis (31/7/25).
Kegiatan Climate Action for Net Zero emission in Papua Province merupakan kegiatan dialog yang membicarakan tentang peran Hutan yang ada dipapua untuk perubahan iklim, dan juga dialog tentang pendapatan daerah dengan menjaga Hutan dikarenakan hutan berperan penting sebagai penyerap karbon alami melalui proses fotosintesis, di mana pohon menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan mengubahnya menjadi biomassa.
Hanok Puraro membidangi perencanaan nasional BAPENAS dan Kementrian Perdagangan, sebagai panitia perancangan undang-undang dan tim penyusun draf perancangan undang-undang.Hanok mengatakan lewat Panitia Perancangan undang-undang kami mencoba untuk merevisi beberapa regulasi draf undang-undang tentang pemerintah daerah,draf undang-undang tentang perubahan iklim,draf undang-undang tentang masyarakat hukum adat dan draf undang-undang tentang provinis-provinsi dikepulauan.
“Dari ke empat draft undang-undang yang menjadi usulan dari DPD itu adalah 3 undang-undang yang menyangkut hampir sebagian besar bersentuhan dengan masyarakat di tanah papua yaitu, masyarakat hukum adat,pemerintah daerah dan perubahan iklim”, ujarnya.
Hanok mengakatan bahwa di Papua memiliki hutan yang sangat luas,seluruh tanah papua memiliki luas hutan 41 Juta Hektar, namun dipapua sekarang sudah menjadi 6 provinsi maka hutan untuk provinsi induk papua adalah sebesar 33 Jutah Hektar 37% lebih tinggi dari parovinsi-provinsi lain.
Anggota DPD RI ini juga mengatakan bahwa dari hutan yang ada di papua bisa menghasilkan devisa (uang) untuk pembangunan ditanah papua. Dari penurunan wilayah hutan di papua dari 41 Jutah Hektar menjadi 33 Jutah Hektar papua bisa menghasilkan 6,5 Triliun dan dana ini sedang menganggur di pemerintah pusat.
“Dengan belum adanya tindakan konkrit dari berbagai pemerintah daerah satu-satunya yang ada di tanah papua yang memperoleh hasil dari hutannya adalah provinsi papua barat”, kata Hanok.
lanjut Hanok, “Untuk provinsi papua belum, sehingga kami melakukan kegiatan ini untuk menyusun draf langkah-langkah konkrit langkah-langkah pencegahan atau metigasi sehingga dari sini akan lahir sebuah proposal yang akan ditandatangani oleh pemerintah provinsi,dan juga ada tindakan MOU dengan pemerintah kota dan kabupaten, siapa yang punya hutan paling luas dia akan mendapat oksigen yang dikonfersikan ke uang akan lebih besar tergantung luas hutannya,” ujarnya.
