ASN Mamberamo Tengah Desak Keterbukaan, Dialog Soal Pemotongan TPP Berakhir Tanpa Titik Temu

Kobakma, JayaTvPapua.com – Upaya menyelesaikan polemik pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mamberamo Tengah belum membuahkan hasil. Dialog yang mempertemukan pemerintah daerah, DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekretaris Daerah, dan perwakilan ASN berlangsung panjang, namun berakhir tanpa keputusan yang mampu meredakan ketegangan yang telah berlangsung lebih dari satu bulan.
Pertemuan yang digelar di Kobakma pada Kamis (4/6/2026) itu menjadi ruang terbuka bagi ASN untuk menyampaikan berbagai keberatan terhadap kebijakan pemotongan TPP yang selama ini memicu aksi protes dan berdampak pada jalannya pelayanan pemerintahan.
Dalam forum tersebut, ASN menegaskan bahwa persoalan yang mereka perjuangkan bukan sekadar mengenai berkurangnya pendapatan pegawai. Mereka menilai isu yang muncul telah berkembang menjadi persoalan tata kelola keuangan daerah yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Sejumlah pertanyaan mendasar disampaikan kepada pemerintah daerah, mulai dari dasar hukum kebijakan pemotongan TPP, proses pengalihan anggaran, hingga penggunaan dana yang berasal dari pemotongan tersebut. ASN juga mempertanyakan alasan perubahan kebijakan dilakukan tanpa adanya mekanisme perubahan anggaran yang diketahui publik.
Namun hingga dialog berakhir, jawaban yang diberikan pemerintah daerah dinilai belum mampu menjelaskan secara rinci berbagai hal yang menjadi tuntutan ASN. Kondisi itu membuat pertemuan yang diharapkan menjadi jalan keluar justru berakhir tanpa kesepahaman.
Situasi tersebut memperpanjang ketidakpastian yang telah berlangsung sejak aksi protes ASN dimulai pada April lalu. Di sisi lain, aktivitas pemerintahan di Kabupaten Mamberamo Tengah masih terdampak akibat belum terselesaikannya persoalan tersebut. �
Portal Papua + 1
Pengamat pemerintahan daerah menilai konflik ini tidak lagi hanya berkaitan dengan kesejahteraan pegawai, tetapi menyentuh aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, penyelesaian yang dibutuhkan bukan hanya soal pembayaran hak ASN, melainkan juga keterbukaan informasi terkait proses pengambilan kebijakan.
Di tengah kebuntuan yang terjadi, muncul dorongan agar pemerintah pusat melalui instansi terkait turut melakukan pengawasan dan pendampingan. Langkah tersebut dianggap penting untuk memastikan setiap kebijakan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara itu, masyarakat Mamberamo Tengah berharap pemerintah daerah dan ASN dapat segera menemukan titik temu. Pasalnya, berlarut-larutnya konflik berpotensi memengaruhi pelayanan publik dan menghambat berbagai agenda pembangunan daerah.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil pemerintah daerah. Keterbukaan informasi dan dialog yang lebih konstruktif dinilai menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan serta memastikan roda pemerintahan kembali berjalan normal demi kepentingan masyarakat luas.