Jayapura, Jayatvpapua.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih (BEM Uncen) bersama mahasiswa profesi kedokteran menggelar aksi penyampaian aspirasi di Gapura Kampus Uncen Waena, Kota Jayapura, Senin (14/9/2026).
Aksi ini merupakan bentuk protes mahasiswa terhadap kebijakan akademik di Fakultas Kedokteran Uncen, khususnya terkait pelaksanaan ujian profesi dokter yang menurut mahasiswa berdampak pada 96 mahasiswa.
Koordinator aksi, Derais Wanimbo, mengatakan persoalan tersebut bukan baru terjadi. Menurutnya, mahasiswa telah melakukan aksi dan komunikasi dengan pihak kampus maupun Rektorat sejak 31 Juli hingga 9 September 2026, namun belum memperoleh kepastian terkait hak mereka untuk mengikuti ujian.
Derais menjelaskan, para mahasiswa tersebut telah menyelesaikan pendidikan akademik atau preklinik serta pendidikan profesi dokter di rumah sakit dan kini tinggal mengikuti tahapan ujian.
Namun, mahasiswa mempersoalkan adanya kebijakan yang menurut mereka membatasi peserta ujian periode Agustus hanya bagi mahasiswa dengan NIM murni tahun 2022.
“Kami sudah selesaikan pendidikan akademik, sudah selesaikan pendidikan profesi dokter di rumah sakit. Sekarang kami tinggal ujian. Tetapi ada kebijakan yang membatasi hak kami untuk mengikuti ujian,” ujar Derais.
Mahasiswa juga mempertanyakan dasar kewenangan pimpinan Fakultas Kedokteran dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Mereka meminta adanya penjelasan dan dokumen resmi yang menjadi dasar pembatasan peserta ujian.
Derais menyebut, mahasiswa dari sejumlah angkatan, mulai 2017 hingga 2022, terdampak persoalan tersebut. Sebagian di antaranya masih menjalani rotasi atau koas di rumah sakit.
Selain persoalan ujian, BEM Uncen juga menyoroti status kepemimpinan Fakultas Kedokteran. Mahasiswa mendesak Universitas Cenderawasih segera menindaklanjuti proses pergantian dekan dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Dekan yang baru.
Menurut mahasiswa, kepastian kepemimpinan fakultas penting agar persoalan akademik, termasuk nasib 96 mahasiswa profesi dokter, dapat segera diselesaikan.
Hal senada disampaikan Koordinator Lapangan, Darki Sampari. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena menyangkut masa depan mahasiswa kedokteran dan kebutuhan tenaga dokter di Papua.
Darki meminta pihak Fakultas Kedokteran memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan secara terbuka dasar kebijakan yang menyebabkan mahasiswa belum dapat mengikuti ujian profesi dokter.
“Yang kami minta adalah pertanggungjawaban. Kalau memang kebijakan itu merupakan kesalahan, harus diakui dan harus ada tanggung jawab terhadap nasib 96 mahasiswa,” tegasnya.
Mahasiswa juga menilai persoalan ini memiliki dampak lebih luas karena berkaitan dengan kebutuhan tenaga dokter di Tanah Papua. Mereka berharap mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan dapat segera memperoleh kepastian untuk mengikuti ujian profesi dokter.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tulisan, salah satunya berbunyi, “Papua butuh dokter OAP, mahasiswa butuh kepastian hak akademik, bukan alat kekuasaan.”
BEM Uncen menegaskan aksi tersebut akan terus dikawal apabila tuntutan mahasiswa tidak segera diakomodasi. Mahasiswa bahkan menyatakan siap kembali melakukan aksi dan mengambil langkah lanjutan terhadap aktivitas di lingkungan Fakultas Kedokteran.
Mahasiswa meminta pimpinan Universitas Cenderawasih segera menghadirkan pihak Fakultas Kedokteran dalam forum dialog terbuka, memberikan kejelasan mengenai status kepemimpinan fakultas, serta memastikan hak akademik mahasiswa untuk mengikuti ujian profesi dokter.
Hingga berita ini diturunkan, tuntutan dan pernyataan mahasiswa tersebut masih menunggu tanggapan resmi dari pihak Fakultas Kedokteran maupun pimpinan Universitas Cenderawasih.
Mahasiswa berharap penyelesaian dilakukan melalui dialog dan keputusan yang transparan agar persoalan akademik tidak semakin berlarut serta 96 mahasiswa profesi dokter dapat memperoleh kepastian terhadap tahapan pendidikan mereka.
