Kabupaten Jayapura,JayaTvPapua.com. – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jayapura gelar sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan kepada kepala kampung dan distrik di Kabupaten Jayapura.
Kegiatan dibuka oleh Bupati Jayapura Yunus Wonda dengan penabuhan tifa bersama Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura, Gilberd R. Yakwart, Kepala Disdukcapil Herald Berhitu di salah satu hotel di Sentani, Distrik Sentani, Jumat (8/8/2025).
Bupati Jayapura Yunus Wonda, mengatakan, melalui sosialisasi ini, diharapkan peserta dapat memahami pentingnya administrasi kependudukan dan menjadi kepanjangan tangan dari Disdukcapil untuk dapat membagi pengetahuan masyarakat lainnya, baik ini kepada keluarga, kerabat, tetangga dan rekan kerja.
Pada Desember 2024 penduduk Kabupaten Jayapura berjumlah 203.772 jiwa sehingga pertambahan penduduk sangat mempengaruhi kebutuhan
masyarakat terhadap kepemilikan dokumen
kependudukan.
Menurut Wonda, jika per Desember 2024 cakupan kepemilikan kartu keluarga sebanyak 65.120 kepala keluarga, E-KTP 77,93 persen, akta kelahiran 0-18 tahun 65,93 persen, kartu identitas anak 28,30 persen, akta perkawinan 29,53 persen. Cakupan-cakupan tersebut dinilai masih sangat rendah.
Cakupan yang rendah tersebut juga
disebabkan adanya perubahan sistem dari manual ke sistem berbasis komputerisasi, maka dokumen-dokumen yang
terbit secara manual otomatis belum tersimpan di sistem informasi administrasi kependudukan.
“Saya berpesan kepada semua pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam sosialisasi ini untuk dapat turut serta membantu membagi administrasi pentingnya informasi tentang kependudukan bagi masyarakat kampung/kelurahan, semua pihak harus saling bersinergi, membangun komunikasi,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Herald Berhitu mengatakan, sosialisasi sistem informasi administrasi kependudukan, supaya diketahui pemanfaatan data penduduk nanti digunakan untuk apa saja.
“Data yang ada kita ramu kemudian di ekspose lalu data digunakan untuk apa saja. Misalnya untuk kepentingan pembangunan,” ujarnya.
Herlad mengatakan, saat pihak kampung atau distrik mendata masyarakat dilakukan secara baik, karena data itu disandingkan dengan data dari Dirjen Dukcapil.
“Saya harap data dari kampung itu yang real kepada kita kemudian disandingkan dengan data bersih dari Dirjen hasil pelayanan kita sehingga kita bisa dapat data pastinya,” kata Herald.
Hasil akhir dari sosialisasi itu, kata Herald, menggali informasi supaya kedepan warga bisa mendapat bantuan dari pemerintah, dan menyadarkan masyarakat soal pentingnya dokumen sipil.
