SORONG – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyoroti ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya alam Papua, khususnya sektor kehutanan. Ia menilai masyarakat asli Papua belum memperoleh manfaat yang sebanding dari kekayaan alam di wilayahnya sendiri.
Pernyataan tersebut disampaikan Elisa Kambu dalam kegiatan Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature (PAPEDA Summit) 2026 di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong.
Dalam sambutannya, Elisa mengungkapkan keprihatinan terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang dinilainya lebih banyak memberikan keuntungan kepada kelompok berpengaruh serta pengusaha besar dari luar Papua.
“Kami tinggal di Papua, tetapi hutan ini seakan sudah habis. Hutan ini seolah-olah dimiliki oleh orang-orang Jakarta,” ujar Elisa.
Menurutnya, masyarakat asli Papua sering kali hanya menjadi penonton ketika sumber daya alam di wilayahnya dikelola dan dimanfaatkan oleh pihak lain.
Padahal, kekayaan tersebut seharusnya turut menjadi fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.
“Jenderal punya hutan, konglomerat punya hutan. Orang Papua tidak punya, kami di sini hanya menumpang,” lanjutnya.
Pernyataan itu disampaikan di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang turut menghadiri PAPEDA Summit 2026.
Momentum tersebut dimanfaatkan Elisa untuk menyampaikan langsung aspirasi masyarakat Papua kepada pemerintah pusat.
Ia berharap pemerintah mengambil langkah nyata untuk memastikan masyarakat adat memperoleh ruang lebih besar dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya.
Kebijakan pembangunan, menurutnya, harus memberikan manfaat ekonomi secara adil tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan.
Elisa juga menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua tidak cukup hanya berorientasi pada investasi dan eksploitasi sumber daya alam. Masyarakat adat harus ditempatkan sebagai pemilik hak sekaligus pelaku utama pembangunan, bukan sekadar menjadi penonton di atas tanah leluhur mereka.
