Jayapura,JayaTvPapua.com. – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura bakal menyiapkan bantuan beasiswa bagi mahasiswa asal Kabupaten Jayapura yang berkuliah di Papua dan luar Papua.
Hal itu disampaikan Bupati Jayapura Yunus Wonda dalam penenandatangan pakta integritas Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang berintegritas Objektif, Transparan, Akuntabel, Berkeadilan, dan Tanpa Diskriminasi di aula lantai dua Kantor Bupati, Gunung Merah, Sentani, Senin (26/5/25).
Yunus menyebut pendidikan merupakan prioritas utama sehingga jika hari ini ada anak-anak yang bersekolah berarti ada masa depan bangsa dan negara. Dia juga menegaskan bahwa persoalan pendidikan ini sesuai dengan visi dan misinya ketika kampanye di Pilkada 2024.
Bupati Yunus mengatakan, untuk mendukung pendidikan di Kabupaten Jayapura pemerintah mendapatkan kucuran dana dari kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). Peruntukan dana Otsus yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat.
Oleh karena itu, Yunus meminta setiap perangkat daerah yang mengelola dana otsus memperhatikan arah penggunaan dana tersebut.
“Saya sudah sampaikan kepada OPD saya yang selama ini kelola dana Otsus bagi-bagi tidak ada model begitu. UU Otsus itu jelas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi
rakyat,” katanya.
Yunus mengatakan, pemerintah menaruh perhatian secara khusus bagi anak-anak asli Tabi yang berkuliah agar mendapatkan beasiswa. Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura telah diminta untuk melakukan pendataan mahasiswa di seluruh Indonesia.
“Selama ini yang tidak ada beasiswa, saya sudah minta kepala dinas kepala dinas data semua anak Tabi yang berkuliah di luar Papua dan di Jayapura,” katanya.
Selain itu, kata Yunus, aparatur sipili negara (ASN) juga berpeluang untuk mendapatkan biaya akhir studi.
“Kami akan siapkan, karena ini untuk kami kita harus siapkan beasiswa,” katanya.
Lebih lanjut, kata Bupati Jayapura, demi memotong rentang akses pendidikan yang sulit, ia juga berencana membangun sekolah berpola asrama di wilayah Distrik Ravenira, Demta, Depapre, dan Airu.
“Kami lihat jarak dari rumah dan sekolah terlalu jauh, kita bicara Ormu [Ravenirara] kalau sudah gelombang, sulit ke sekolah. Kami akan bangun pola asrama, kami minta dukungan dari Provinisi Papua,” ujarnya.
Rentang sekolah dan rumah ini harus diiputus dengan cara membangun asrama, sehingga peserta didik bisa mendapatkan mutu pendidikan yang berkualitas.
Masalah pendidikan bukan saja soal pembangunann infrastruktur tetapi penyerataan guru di sekolah-sekolah serta akses yang mudah.
“Jadi kita bicara pendidikan bicara mutu, masalah gedung bagus tapi guru harus disiapkan. Guru juga juga kalau bertumpuk di satu sekolah akan dikirim,supaya pergi mengajar di tempat yang jauh,” katanya.
