Jayapura,JayaTvPapua.com. – Pemerintah Provinsi Papua mendorong penguatan kebijakan pembangunan kependudukan secara terintegrasi lintas sektor sebagai dasar perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
Hal ini ditegaskan Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, S.IP., M.Si., melalui Asisten I Setda Papua Bidang Pemerintahan, Yohanes Walilo, S.Sos., M.Si., dalam Workshop Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025 yang digelar BKKBN Papua di Hotel Horison Ultima Entrop, Jayapura, Senin (27/5/25).
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur menekankan bahwa pembangunan kependudukan harus diletakkan sebagai fondasi utama untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing, khususnya di Tanah Papua.
“Pembangunan kependudukan bukan semata soal menurunkan kelahiran atau kematian, tetapi mencakup peningkatan kualitas hidup keluarga serta penyiapan generasi emas masa depan,” ujar Yohanes Walilo saat membacakan sambutan gubernur.
Pemerintah Provinsi Papua telah menyusun draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang salah satu fokusnya adalah isu-isu strategis pembangunan kependudukan.
Dokumen Strategis Lima Tahunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029 akan menjadi pedoman utama arah kebijakan dan program lintas sektor. Dokumen ini akan diintegrasikan dalam RPJMD, RPJPD, dan RKPD provinsi maupun kabupaten/kota.
Pj. Gubernur juga menegaskan bahwa program Keluarga Berencana (KB) tidak bertujuan membatasi jumlah anak, melainkan mengatur jarak kelahiran dan meningkatkan kualitas hidup keluarga.
“Kita tidak sedang membatasi jumlah anak karena Papua masih memiliki tingkat kepadatan rendah. Namun pengaturan yang baik diperlukan agar pembangunan berjalan seimbang dan terencana,” kata Ramses dalam sambutan tertulisnya.
BKKBN Papua Soroti Tantangan Lapangan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, menyampaikan bahwa pihaknya sedang memperkuat akurasi data keluarga melalui proses digitalisasi dan verifikasi data berbasis NIK.
Proses ini akan menjadi fondasi pelaksanaan Pendataan Keluarga 2025 (PK-25).Namun ia mengakui adanya hambatan di lapangan, khususnya di wilayah pegunungan dan beberapa daerah di Papua Tengah akibat faktor keamanan.
“Kami terus membangun koordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah agar seluruh tahapan pendataan bisa dilakukan dengan baik dan tepat waktu,” ujarnya.
Pusat Minta Papua Miliki Basis Data Akurat
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, M.Eng., M.Sc., yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029 tidak akan efektif jika tidak didukung oleh data kependudukan yang valid, akurat, dan mutakhir.
“Papua harus punya data yang kuat. Tanpa data, semua program dan intervensi berisiko tidak tepat sasaran,” ujar Bonivasius saat diwawancarai usai membuka workshop.
Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan kependudukan di Papua harus mempertimbangkan konteks lokal, baik dari sisi demografi, geografis, maupun sosial budaya.
“Jangan samakan pendekatan untuk Papua dengan provinsi lain. Di sini diperlukan strategi khusus, baik dalam komunikasi program maupun pendekatan ke masyarakat,” tegasnya.
Bonivasius mendorong agar seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Bappeda, OPD KB, hingga mitra pembangunan dapat bekerja secara sinergis dan konsisten dalam mengawal implementasi peta jalan tersebut.
