Sorong, JayaTvPapua.com – Gelombang penolakan terhadap Program Percepatan Cetak Sawah Tahun 2026 di Papua Barat Daya semakin menguat. Sejumlah pemuda adat, mahasiswa, aktivis, perempuan adat, dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Pemuda Adat Papua Bersama Sagu menggelar aksi protes saat kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi program cetak sawah di Vega Prime Hotel & Convention, Kota Sorong, Selasa (2/6/2026).
Aksi berlangsung ketika Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Kementerian Pertanian tengah memaparkan rencana pembukaan lahan sawah seluas sekitar 12.000 hektare di Kabupaten Sorong sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional.
Massa aksi membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan pesan penolakan seperti “Stop Cetak Sawah”, “Sagu Itu Ketahanan Pangan Kami”, “Sagu Adalah Identitas Kami”, hingga “Tolak Program Cetak Sawah di Atas Tanah Adat”.
Koordinator aksi, Wespa P. Gombo, menegaskan bahwa program tersebut dinilai mengancam ruang hidup masyarakat adat dan mengabaikan keberadaan pangan lokal yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat Papua.
“Program ini tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat. Kami mengajak seluruh masyarakat adat Papua untuk menolak program yang tidak menghormati pangan lokal yang telah ada jauh sebelum beras diperkenalkan di Tanah Papua,” tegas Wespa.
Menurutnya, ketahanan pangan di Papua tidak dapat disamakan dengan daerah lain karena masyarakat adat memiliki sistem pangan sendiri yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Penolakan serupa disampaikan Juru Kampanye Gerakan Malamoi, Ronal Timle. Ia menilai program cetak sawah berpotensi menghilangkan tanah adat sekaligus mengancam keberlangsungan pangan lokal masyarakat Suku Moi.
“Sebagai generasi muda Moi, kami sangat kecewa. Kami terancam kehilangan sekitar 12.000 hektare tanah adat. Yang dipertaruhkan bukan hanya lahan, tetapi juga sumber kehidupan masyarakat adat,” ujarnya.
Ronal menegaskan bahwa masyarakat Papua sejak lama hidup dari hasil hutan dan kebun tradisional seperti sagu, petatas, keladi, pisang, serta sumber daya alam lainnya.
“Kami dibesarkan oleh sungai, hutan, sagu, petatas, dan keladi. Orang tua kami tidak mengenal sistem persawahan. Karena itu pemerintah harus menghormati pengetahuan tradisional masyarakat adat dan tidak memaksakan sistem pangan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial budaya Papua,” katanya.
Selain menolak program cetak sawah, massa juga menyoroti keterlibatan TNI dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Papua Barat Daya. Mereka menilai pendekatan yang digunakan pemerintah lebih menonjolkan mobilisasi aparatur negara dibandingkan dialog yang terbuka dengan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
Massa mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengedepankan pendekatan partisipatif, menghormati hak-hak masyarakat adat, serta memastikan setiap kebijakan yang menyangkut tanah adat dilakukan secara transparan.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan usai aksi, Pemuda Adat Papua Bersama Sagu secara tegas menolak Program Percepatan Cetak Sawah Tahun 2026 di Papua Barat Daya. Mereka menilai tanah, hutan, rawa, dan hutan sagu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas, budaya, ekonomi, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat Papua.
Kelompok tersebut juga menyampaikan tujuh tuntutan utama, di antaranya menolak program cetak sawah, meminta perlindungan hutan sagu, menghormati hak masyarakat adat atas tanah ulayat, mengembangkan pangan lokal Papua, menolak deforestasi, serta mendesak Presiden Republik Indonesia menghentikan program cetak sawah di Papua Barat Daya.
Mengakhiri aksinya, massa menyerukan tiga pesan utama yang terus digaungkan selama demonstrasi berlangsung: “Sagu adalah identitas kami, sagu adalah ketahanan pangan kami, dan sagu adalah masa depan kami.”
