Jayapura,JayaTvPapua.com. – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya dalam menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025 sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas.
Hal ini disampaikan oleh Asisten I Setda Papua Bidang Pemerintahan, Yohanes Walilo, mewakili Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, dalam pembukaan Workshop Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025 yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison Ultima Entrop, Jayapura.
“Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas, perlu dilakukan berbagai upaya, di antaranya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pembangunan kualitas penduduk, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan sebagainya,” ujar Walilo dalam sambutannya.
Workshop ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN), Kepala Bappeda se-Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah.
“GDPK disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat,” tambah Walilo.
Dalam kesempatan tersebut, Walilo juga menyoroti pentingnya data yang akurat dalam perencanaan pembangunan. “Hari ini kita harus bicara semua harus pakai data baik. Data tidak ada dalam katanya atau kurang lebih sekian, tidak ada yang begitu. Hari ini harus bicara semua harus pakai data baik,” tegasnya.
Workshop ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan perencanaan pembangunan kependudukan untuk jangka waktu 25 tahun ke depan, yang dijabarkan setiap lima tahunan dan berisi tentang isu-isu penting kependudukan, kondisi kependudukan yang diinginkan, program kependudukan, serta roadmap atau peta jalan pembangunan kependudukan.
