Jayapura,JayaTvPapua.com. – Tokoh Papua Pegunungan Yunus Wonda mengecam keras pernyataan Wali Kota Jayapura yang menyatakan aksi palang serta demonstrasi di Kota Jayapura kerap dilakukan oleh masyarakat asal Papua Pegunungan.
Pernyataan itu disampaikan Wali Kota saat memaparkan capaian 100 hari kerja keduanya berlangsung di aula Kantor Wali Kota Jayapura, pada Senin (16/6/25), dan dihadiri seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, tokoh-tokoh masyarakat dan pihak gereja.
Video itu pun viral di media sosial dan mendapat respon beragam dari masyarakat di Provinsi Papua.
Sebagai tokoh Papua Pegunungan, Yunus Wonda mengimbau agar masyarakat asal Papua Pegunungan tetap menjaga situasi dan kondisi yang aman dan nyaman bagi seluruh suku, agama, dan ras yang ada di provinsi induk.
“Saya imbau kepada anak-anak yang ada statement yang disampaikan kepada kepala daerah tidak harus merespon berlebihan,” ujar Yunus kepada awak media di Sentani, Distrik Sentani, Rabu (18/6/25).
Menurut dia sebagai pemimpin seharusnya tidak melontarkan pernyataan yang menkontak-kotakan suku, agama, atau ras. Wonda mengatakan warga asal Papua Pegunungan juga ikut berkontribusi dalam pembangunan di provinsi induk termasuk dalam Pilkada 2024.
“Jangan saat momentum politik saja kita minta dukungan dari suku A, suku B, terus kita melupakan jangan terus mengkerdilkan masyarakat pegunungan. Kami masyarkat hadir di provinsi induk juga memiliki kontribusi kami juga ikut membangun provinsi, Keerom, kabupaten dimana saja kami berada, kami juga tahu diri,” ujarnya.
“Kami beli tanah dan bangun rumah diatas tanah ini. Kami di daerah pegunungan tidak pernah mengkerdilkan tokoh [pemimpin] dari daerah lain,” sambungnya.
Wonda juga mengajak masyarakat tetap bersatu dalam Bhineka Tunggal Ika di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Wonda menegaskan, pernyataan membedakan antar orang gunung dan orang pesisir harus dikubur karena itu merupakan peryataan yang rasis.
“Sebagai seorang pemimpin tidak boleh punya jiwa seperti itu tetapi harus merangkul. Ada kesalahan mari duduk dan diskusi dan membuka ruang, bicara dengan mereka supaya kedepan tidak ada lagi palang, gejolak dan lainnnya,” ujarnya.
Soal aksi demonstrasi, kata Wonda, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa juga telah diatur sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Udang-undang memberikan jaminan itu, demo hari ini rata-rata mahasiswa mereka merasa bahwa ada kebijakan yang salah,” ujarnya.
Ditambahkan, Wonda agar seluruh masyarkat asal Papua Pegunungan dapat berpikir positif terhadap pernyataan kepala daerah tersebut.
“Jangan membuat perpecahan di dalam orang Papua itu sendiri. Kami orang Papua ras yang sama, kalau membuat perbedaan sama saja membangun perpecahan di dalam negara ini,” ujarnya.
Sebelumnya, video viral Wali Kota Jayapura menegaskan melarang aksi demonstrasi dan palang.
“Yang biasa palang dan demi saya pikir bukan orang asli Port Numbay bukan orang pante [pantai] biasa orang-orang gunung, ini harus saya sampaikan supaya kita tahu persis,” ujarnya.
Menurut Wali Kota Jayapura harus ada perjanjian agar diketahui jika ada masyarkaat yang demi dapat di kembalikan ke kampung masing-masing.
“Supaya jangan bikin rusak Kota ini,” ujar Wali Kota Jayapura.
