Jayapura,JayaTvPapua.com. – Pemerintah Provinsi Papua bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar kegiatan Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029 serta penyusunan rencana aksi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Regional VII.
Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Hotel Horison Ultima Entrop, Jayapura, Jumat (13/6/25) dan menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Penjabat Gubernur Papua Mayjen TNI (Purn.) Ramses O. R. Limbong, jajaran BKKBN pusat, para kepala perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai sektor.
BKKBN : Grand Design Menuju Indonesia Emas 2045
Deputi Bidang Kebijakan Strategis Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana BKKBN, Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, menjelaskan bahwa pembangunan kependudukan merupakan agenda strategis nasional yang tidak bisa ditangani oleh satu institusi saja.
“Komitmen Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo terhadap isu kependudukan sangat tinggi. Karena kompleksitasnya, dibentuklah Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dengan peta jalan hingga tahun 2045,” ujar Dr. Ukik kepada wartawan di sela kegiatan.
Ia menggambarkan GDPK sebagai sebuah “rumah besar” yang kokoh pada 2045, dengan peta jalan lima tahunan sebagai tangga pencapaian. Di dalamnya termuat 30 indikator lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga stunting.
“Papua berhasil menurunkan angka kelahiran total dari 2,8 anak per perempuan pada 2020 menjadi 2,6. Ini progres yang baik, tetapi tantangan kita tidak berhenti di sana. Kualitas penduduk harus terus ditingkatkan,”tegasnya.
Dr. Ukik juga menyoroti pentingnya pemantauan status gizi anak melalui dua sumber data utama, yakni Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) dan data rutin posyandu. Ia menyebut bahwa Papua berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 4% antara 2023 dan 2024.
“Ini sinyal positif yang harus dijaga lewat kerja multisektor yang konsisten dan terintegrasi,”tambahnya.
Pj. Gubernur Papua: Arahan Tegas Soal Pembangunan Kependudukan
Dalam arahannya, Penjabat Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn.) Ramses O. R. Limbong, menyampaikan penekanan tegas terkait urgensi pembangunan kependudukan di Bumi Cenderawasih. Ia menyebut bahwa isu ini harus dilihat bukan hanya dari sisi jumlah penduduk, tetapi dari kualitas manusia yang akan menjadi tulang punggung Indonesia pada 2045.
“Kita tidak bicara untuk hari ini, tapi untuk 20 sampai 30 tahun ke depan. Kalau kita tidak kelola sekarang, anak-anak kita tidak akan siap bersaing di masa depan. Masalah seperti stunting dan gizi buruk harus diselesaikan sejak dini,” ujarnya dengan nada serius.
Pj. Gubernur juga menyinggung tantangan budaya dalam implementasi program nasional seperti keluarga berencana. Ia menekankan perlunya pendekatan yang menghormati nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan pentingnya kualitas hidup.
“Banyak masyarakat masih berpikir bahwa anak adalah rezeki sebanyak-banyaknya. Tapi kita harus pahami, dua anak yang terurus dan sehat jauh lebih baik daripada delapan anak yang tidak terpenuhi gizinya,” kata Ramses.
Teguran Soal Minimnya Koordinasi dan Pengawasan SDA
Lebih lanjut, Ramses mengingatkan seluruh kepala dinas di provinsi dan kabupaten/kota untuk tidak sekadar hadir dalam seremoni, tetapi aktif menjalankan peran dan mengawal capaian nyata.
“Jangan hanya datang seremonial, lalu tidak ada hasil konkret. Kita harus punya indikator yang bisa diukur. Kalau tidak, itu namanya hanya membuang waktu,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Pj. Gubernur juga melontarkan keprihatinan atas lemahnya pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya alam. Ia menyoroti praktik pembalakan liar dan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan B
