Jayapura, JayaTvPapua.com – Konferensi III Analisis Papua Strategis (APS) resmi digelar di Papua Youth Creative Hub (PYCH), Kotaraja, Kota Jayapura, Jumat (29/5/2026). Forum strategis berskala nasional dan internasional ini menjadi ruang besar untuk membahas arah pembangunan Papua menuju Papua Emas 2041 dan Indonesia Emas 2045.
Mengusung tema “Inovasi Pembangunan Papua Berbasis Etnosains”, konferensi tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, para kepala daerah dari Papua dan Jawa Barat, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, hingga delegasi luar negeri dari Jepang, Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat.
Ketua Umum APS, Laus Deo Calvin Rumayom mengatakan konferensi APS merupakan forum strategis untuk memperkuat pembangunan Papua berbasis budaya, masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan.
Menurut Calvin, APS adalah komunitas profesional global putra-putri Papua yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia hingga 16 negara di dunia yang selama ini aktif menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan kajian dan rekomendasi pembangunan Papua.
“Tema etnosains dipilih karena pembangunan Papua tidak bisa hanya memakai pendekatan modern semata, tetapi harus menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan pengetahuan lokal masyarakat adat yang selama ratusan tahun menjaga keseimbangan alam Papua,” ujar Calvin Rumayom.
Ia menjelaskan, dalam konferensi tahun ini APS menggelar sejumlah forum strategis seperti Forum Masyarakat Adat, Forum Agama, Forum Perempuan Papua, Forum Pendidikan, Forum Kesehatan, Forum Ekonomi dan Bisnis, Forum Transportasi dan Konektivitas, hingga Forum Pertanian dan Kelautan.
Menurutnya, hasil pembahasan dari seluruh forum tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan kementerian terkait dalam rangka mempercepat pembangunan Papua.
“Kami tidak hanya menghimpun ide dan gagasan, tetapi juga mendampingi komunitas-komunitas di Papua dalam isu konektivitas, resolusi konflik, penguatan ekonomi masyarakat, kesehatan, pendidikan hingga pengembangan kapasitas pemerintah kampung,” katanya.
Calvin juga menyoroti masih rendahnya perputaran ekonomi di Papua sehingga APS terus membangun jejaring internasional untuk membuka akses pasar bagi pengusaha Papua.
“Tahun depan kami merencanakan Papua Business Forum di Jepang dan Prancis agar komoditas Papua bisa dikenal dunia dan pengusaha Papua memiliki akses pasar internasional,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa pembangunan Papua harus tetap berpijak pada identitas, budaya dan jati diri masyarakat adat Papua di tengah target besar Indonesia menuju negara maju tahun 2045.
Menurut Ribka Haluk, visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar cita-cita normatif, tetapi target nyata yang telah diproyeksikan berbagai lembaga internasional, di mana Indonesia diperkirakan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.
“Jangan sampai ketika Indonesia menjadi negara maju dan modern, Papua justru kehilangan jati diri dan akar budayanya. Karena itu pembangunan Papua harus tetap melibatkan masyarakat adat sebagai fondasi utama,” ujar Ribka Haluk.
Ia menilai forum APS menjadi ruang penting dalam merumuskan pembangunan Papua yang berbasis kondisi riil masyarakat dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat adat hingga sektor swasta.
“Kita harus bekerja bersama-sama dan memastikan seluruh kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat Papua,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan bahwa Papua bukanlah tanah kosong, melainkan wilayah yang memiliki kekayaan budaya, bahasa, pengetahuan dan sistem sosial yang sangat besar.
Menurut Mugiyanto, Papua memiliki ratusan suku dan bahasa yang menjadi kekayaan luar biasa bangsa Indonesia. Ia menyebut Papua memiliki lebih dari 250 suku yang tersebar di tujuh wilayah adat dengan sistem pengetahuan dan budaya yang berbeda-beda.
“Papua bukan tanah kosong. Papua memiliki ratusan suku dengan bahasa, budaya, dan sistem pengetahuan yang hidup selama ratusan tahun,” ujar Mugiyanto.
Ia menjelaskan, dari sekitar 694 bahasa daerah di Indonesia, sebanyak 418 bahasa berada di Papua. Bahkan dalam satu wilayah pegunungan maupun lembah dapat ditemukan bahasa dan hukum adat yang berbeda.
Menurut Mugiyanto, pembangunan Papua selama ini belum sepenuhnya dirasakan masyarakat bukan karena kurangnya anggaran, tetapi karena pendekatan pembangunan yang sering kali tidak sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Papua.
“Banyak pembangunan yang tidak tepat sasaran karena model pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua. Ada puskesmas yang dibangun tetapi masyarakat tetap memilih pengobatan tradisional karena lebih dekat dengan budaya mereka,” katanya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat adat Papua sesungguhnya telah memiliki sistem pengetahuan yang terbukti selama ratusan tahun, mulai dari sistem pertanian, pengobatan tradisional, pengelolaan hutan, navigasi laut hingga tata ruang adat.
Mugiyanto mencontohkan praktik sasi laut masyarakat Biak yang mengatur penangkapan ikan agar sumber daya laut tetap terjaga, hingga pengetahuan masyarakat adat dalam membaca tanda-tanda alam dan cuaca.
“Itu bukan mitos, tetapi pengetahuan empiris yang sudah diuji selama ratusan tahun. Ketika kita mengabaikannya, kita kehilangan solusi yang murah, efektif dan diterima masyarakat,: ujarnya.
Sebagai Wakil Menteri HAM, Mugiyanto menilai pendekatan etnosains merupakan bagian penting dari pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak atas kebudayaan, hak partisipasi dalam pembangunan, dan hak masyarakat adat untuk menentukan masa depannya sendiri.
“Pembangunan yang tidak mengakui etnosains berisiko melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebaliknya, pembangunan yang menghargai budaya lokal akan memperkuat kepercayaan masyarakat,” katanya.
Ia berharap Konferensi APS III tidak berhenti hanya pada diskusi dan rekomendasi di atas kertas, tetapi mampu menghasilkan langkah nyata untuk mendokumentasikan pengetahuan lokal Papua dan memasukkannya dalam kebijakan pembangunan daerah.
Mugiyanto juga berpesan kepada generasi muda Papua agar tetap menjaga warisan budaya dan pengetahuan leluhur di tengah perkembangan zaman.
“Belajarlah setinggi mungkin, kuasai ilmu pengetahuan modern, tetapi jangan tinggalkan pengetahuan leluhur kalian,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menyampaikan pandangannya tentang pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia, budaya dan alam dalam pembangunan Papua.
Menurut Dedi, Papua merupakan salah satu wilayah terakhir di Indonesia yang masih memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat kuat sehingga harus dijaga dari pembangunan yang merusak identitas masyarakat lokal.
“Papua adalah surga terakhir Indonesia. Jangan sampai pembangunan justru membuat orang Papua menjadi asing di tanahnya sendiri,” ujar Dedi Mulyadi.
Ia juga mendorong agar seluruh pembangunan di Papua tetap mempertahankan identitas budaya Papua, mulai dari desain rumah, gedung pemerintahan hingga pembangunan kota.
“Kalau semua gedung dibuat seperti Jakarta atau Singapura, lama-lama orang Papua akan merasa tidak tinggal di tanahnya sendiri,” katanya.
Selain membahas pembangunan ekonomi dan sosial, konferensi APS III juga menjadi forum untuk memperkuat implementasi Otonomi Khusus, Daerah Otonomi Baru (DOB), dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) 2023–2045.
APS berharap konferensi ini dapat menghasilkan rumusan strategis yang menjadi pijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan Papua yang damai, adil, mandiri dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.
