Ketua Komisi C DPRD Yahukimo soroti Pendidikan dan Kesehatan Serta Keamanan Yahukimo,pasca Insiden di Distrik Anggruk

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Yahukimo, Yafet Saram dan Anggota DPR Papua Pegunungan, Hukum Mohi (31/3/25)

Jayapura,JayaTvPapua.com. – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Yahukimo, Yafet Saram, menyoroti tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan dan kesehatan di daerah tersebut. Ia menekankan bahwa dari 51 distrik yang ada, banyak di antaranya terletak jauh dari ibu kota kabupaten, sehingga sulit dijangkau oleh layanan pemerintahan.

Menurut Yafet, sejak berdirinya Kabupaten Yahukimo hingga saat ini, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan masih menjadi masalah serius. Hal ini telah berlangsung sejak kepemimpinan mantan Bupati Ones Pahabol (dua periode), Abock Busup (satu periode), hingga kepemimpinan saat ini di bawah Didimus Yahuli dan Esau Miram.

Sebagai solusi, Pemerintah Kabupaten Yahukimo telah meluncurkan program Yahukimo Cerdas dan Yahukimo Sehat. Program Yahukimo Cerdas melibatkan perekrutan guru kontrak melalui Yayasan Nabil, yang kemudian disebar ke 51 distrik. Sementara itu, Yahukimo Sehat merekrut tenaga medis dengan skema bertahap untuk meningkatkan layanan kesehatan di daerah terpencil.

“Sejak kehadiran guru kontrak, pendidikan di beberapa titik yang sebelumnya tidak berjalan kini telah mengalami kemajuan. Hal yang sama juga terjadi pada layanan kesehatan, di mana masyarakat mulai merasakan manfaat dari keberadaan tenaga medis yang dikirim ke distrik-distrik,” jelas Yafet.

Namun, insiden kekerasan yang terjadi di Distrik Anggruk baru-baru ini telah menyebabkan penarikan sementara tenaga pengajar dan tenaga medis dari wilayah tersebut. Yafet menegaskan bahwa kejadian ini merupakan kriminal murni dan tidak terkait dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), atau Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Yafet mengaku terkejut dengan kejadian di Distrik Anggruk, yang menurutnya merupakan peristiwa baru dalam sejarah wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa kejadian ini telah memicu kecemasan di kalangan masyarakat, dan pihaknya meminta agar semua pihak tidak memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan tertentu.

“Kami meminta agar tidak ada pihak yang memperkeruh suasana atau menyebarkan narasi yang tidak benar. Ini adalah kasus kriminal murni dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa pemerintah daerah akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kejadian tersebut serta menjamin bahwa pelaku akan bertanggung jawab secara hukum.

Menanggapi pertanyaan terkait jaminan keamanan bagi tenaga guru dan medis, Yafet mengatakan bahwa situasi di Anggruk sebenarnya telah mulai kondusif.

“Soal keamanan, kami telah mengirim perwakilan dari organisasi gereja, tokoh masyarakat, dan kepala suku ke Anggruk untuk melakukan pendekatan dengan warga dan menenangkan situasi,” ujarnya.

Terkait kemungkinan penempatan pos keamanan di wilayah tersebut, Yafet menegaskan bahwa hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan TNI-Polri dan pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk menentukan hal tersebut.

“Kami tidak bisa mengintervensi keputusan TNI-Polri terkait kebijakan pengamanan. Namun, jika ada potensi gangguan keamanan, tentu aparat akan bertindak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa setelah evaluasi dilakukan dan situasi benar-benar aman, para guru dan tenaga medis yang telah ditarik sementara dari distrik tersebut akan dikirim kembali untuk melanjutkan tugas mereka.

Anggota DPR Papua Pegunungan, Hukum Mohi, yang turut menanggapi peristiwa ini, mengatakan bahwa masyarakat Distrik Anggruk sempat ketakutan dan mengungsi ke kampung-kampung tetangga. Namun, saat ini situasi telah berangsur normal.

“Kami berharap masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Tim kami sudah turun ke lapangan dan berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, gereja, pemuda, serta perempuan. Kami ingin memastikan bahwa kondisi kembali stabil agar guru-guru bisa segera kembali mengajar, terutama menjelang ujian,” ujarnya.

Hukum Mohi juga menekankan bahwa pihak berwenang sedang mengusut pelaku kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Anggruk, dan siapa pun yang bertanggung jawab akan diproses secara hukum.

“Kami mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Kami juga berharap agar situasi di Yahukimo dapat segera pulih sehingga proses pembangunan di semua sektor bisa terus berjalan,” tutupnya.

Share this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *