PDI Perjuangan Papua menyatakan sikap tegas menolak wacana pengalihan pemilihan kepala daerah dari mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD.
Bagi PDIP Papua, isu ini bukan sekadar persoalan teknis tata kelola pemerintahan, melainkan menyangkut prinsip dasar demokrasi dan hak kedaulatan rakyat yang tidak boleh dikurangi dalam bentuk apa pun.
Menurut PDI Perjuangan Papua, demokrasi lahir dari kehendak rakyat, bukan dari kesepakatan segelintir elite politik di ruang tertutup. Hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri merupakan fondasi utama demokrasi yang harus dijaga, bukan justru dipangkas dengan alasan efisiensi atau kenyamanan politik.
“Sikap kami jelas: pemilihan kepala daerah harus tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Ini bukan soal siapa yang diuntungkan, tapi soal menjaga demokrasi agar tidak terus mengalami kemunduran,” tegas ketua PDI Perjuangan Papua benhur tomi mano dalam pernyataannya.
Sikap ini, menurut ketua PDIP papua, sejalan dengan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang secara tegas menetapkan bahwa pilkada langsung harus dipertahankan. Karena itu, penolakan ini bukan sikap reaktif atau musiman, melainkan prinsip politik yang konsisten. PDIP menilai, jika hak rakyat memilih kepala daerah dicabut hari ini, maka tidak ada jaminan hak-hak demokratis lainnya tidak akan tergerus di masa depan.
PDI Perjuangan Papua juga mengakui bahwa pilkada langsung memiliki berbagai kelemahan, seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, ketegangan sosial, hingga potensi konflik. Namun, mereka menegaskan bahwa solusi dari persoalan tersebut bukan dengan mencabut hak rakyat, melainkan dengan memperbaiki sistem pelaksanaannya.
“Jika ada kebocoran di atap rumah, yang diperbaiki adalah atapnya, bukan membongkar seluruh rumah,” tegasnya.
Khusus di Papua, pilkada dinilai memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar kontestasi politik. Pilkada menyangkut harga diri masyarakat, relasi sosial antar kampung, antar keluarga, dan antar kelompok. Karena itu, Papua membutuhkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dari rakyat, bukan dari hasil lobi politik elite.
“Papua tidak bisa dipimpin dengan legitimasi yang setengah-setengah. Pemimpin harus berdiri di atas mandat rakyat, bukan mandat hasil kesepakatan di belakang meja,” ujar PDIP.
PDI Perjuangan Papua menilai bahwa pengalihan pemilihan kepala daerah ke DPRD bukanlah solusi, melainkan hanya memindahkan masalah dari ruang publik ke ruang tertutup. Bahkan, mekanisme ini dinilai berpotensi memperbesar praktik transaksi politik karena minimnya pengawasan publik.
“Jika yang menentukan hanya segelintir orang, maka ruang transaksi politik justru semakin terbuka,” tegas mereka.
PDIP juga menolak anggapan bahwa mahalnya biaya pilkada dapat dijadikan alasan untuk memangkas hak rakyat. Menurut mereka, jika biaya pilkada dianggap tinggi, maka negara wajib hadir memperbaiki sistem, mulai dari memperketat regulasi, memperkuat pengawasan, menindak politik uang, hingga memperkuat KPU dan Bawaslu serta menjaga netralitas aparat.
PDI Perjuangan Papua menegaskan bahwa demokrasi tidak akan menjadi sehat jika obat yang dipilih justru memotong hak rakyat. Mereka menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa kepala daerah harus lahir dari suara rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat.
“Hak rakyat memilih pemimpinnya sendiri adalah harga mati,” tegas PDI Perjuangan Papua.
