Jayapura, JayaTvPapua.com – Pemerintah Kota Jayapura terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan pelayanan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Program MBG Kota Jayapura yang berlangsung di Kota Jayapura, Senin (15/6/2026).
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Jayapura, Evert Nicolas Merauje, yang hadir mewakili Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo. Rakor turut dihadiri Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Makan Bergizi Gratis Papua/Jayapura, Djimmy Yomaiwi Douw, Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Wilayah Papua dan Papua Barat, Aminuddin Mohammad Ramdan, serta Asisten III Bidang Administrasi Umum Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari, bersama sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini tengah berjalan di berbagai wilayah, khususnya di Kota Jayapura. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam memastikan setiap penerima manfaat memperoleh makanan yang sehat, bergizi, aman dikonsumsi, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam sambutannya, Evert Nicolas Merauje menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi yang dinilai sangat penting untuk mengukur perkembangan dan efektivitas pelaksanaan Program MBG di Kota Jayapura.
Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana untuk melihat sejauh mana progres program berjalan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, sekaligus mencari solusi terhadap berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaan.
“Rapat koordinasi hari ini menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis di Kota Jayapura sedang berjalan dengan baik. Melalui forum ini kita dapat mengetahui perkembangan program, hambatan yang terjadi di lapangan, serta berbagai hal yang perlu diperbaiki agar pelaksanaannya semakin optimal,” ujar Evert.
Ia mengungkapkan bahwa sejauh ini respon masyarakat terhadap Program MBG sangat positif. Tidak hanya siswa sebagai penerima manfaat, tetapi juga para orang tua yang merasakan dampak langsung dari program tersebut.
Menurutnya, dukungan dan apresiasi masyarakat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat untuk terus memperkuat pelaksanaan program tersebut di masa mendatang.
“Anak-anak memberikan respon yang baik, begitu juga para orang tua dan masyarakat. Hal ini tentu menjadi semangat bagi pemerintah untuk terus mendukung dan memperlancar pelaksanaan Program MBG. Harapan kami program ini dapat memberikan manfaat besar bagi anak-anak Papua sehingga ke depan mereka tumbuh menjadi generasi emas yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala KPPG MBG Papua/Jayapura, Djimmy Yomaiwi Douw, memaparkan perkembangan pelaksanaan Program MBG di wilayah Papua. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat sekitar 620 SPPG yang telah dan akan beroperasi di seluruh Papua.
Khusus di Kota Jayapura, kata Djimmy, saat ini terdapat sekitar 29 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang melayani lebih dari 300 sekolah dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 67 ribu siswa.
“Perkembangan program cukup baik. Untuk Kota Jayapura sendiri terdapat 29 SPPG yang melayani lebih dari 300 sekolah dengan penerima manfaat sekitar 67 ribu siswa,” jelasnya.
Djimmy menegaskan bahwa fokus pelaksanaan program pada tahun 2026 bukan lagi pada penambahan jumlah dapur pelayanan, melainkan pada peningkatan kualitas dapur dan mutu layanan yang diberikan kepada para penerima manfaat.
Menurutnya, peningkatan kualitas tersebut mencakup sarana dan prasarana dapur, standar pengolahan makanan, hingga penguatan sistem pengawasan guna memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.
“Kami lebih fokus pada peningkatan kualitas dapur dan pelayanan. Untuk penambahan dapur saat ini sudah ada moratorium, sehingga perhatian utama kami adalah bagaimana kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak bisa semakin baik,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara KPPG dengan pemerintah daerah karena sekolah, puskesmas, serta masyarakat yang menjadi sasaran program berada dalam kewenangan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Wilayah Papua dan Papua Barat, Aminuddin Mohammad Ramdan, memberikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah dalam menjadikan pemenuhan gizi anak sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan peluang besar untuk memperbaiki status gizi anak-anak, khususnya di Tanah Papua, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
“Kami sangat mengapresiasi karena gizi anak menjadi prioritas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program Makan Bergizi Gratis menjadi peluang yang sangat baik untuk meningkatkan status gizi anak-anak Papua sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai hak-haknya,” ujarnya.
Aminuddin berharap program tersebut dapat terus diprioritaskan, terutama bagi anak-anak yang berada di wilayah terpencil, wilayah pinggiran, serta kelompok yang paling membutuhkan dukungan gizi.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan organisasi teknis lainnya agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, forum koordinasi seperti yang dilakukan saat ini sangat penting sebagai sarana evaluasi dan penyampaian umpan balik terhadap berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.
Selain itu, UNICEF juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek keamanan pangan yang menjadi salah satu indikator utama keberhasilan Program MBG. Keamanan pangan dinilai harus menjadi standar yang terus dijaga dan ditingkatkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
“Kami melihat bahwa pihak penyelenggara terus berupaya melakukan perbaikan dan transformasi dalam meningkatkan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak. Ini adalah langkah yang sangat baik dan perlu terus didukung,” katanya.
Aminuddin juga menekankan pentingnya penguatan data penerima manfaat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Data yang akurat akan membantu pemerintah dan penyelenggara program dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah yang belum terjangkau layanan MBG sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Jayapura bersama KPPG, UNICEF, dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas pelayanan Program Makan Bergizi Gratis.
Penguatan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat yang semakin besar bagi anak-anak Papua serta mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan siap menjadi generasi emas Indonesia di masa depan.
