Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua bersama pemerintah daerah dan jajaran Forkopimda menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua di Kota Jayapura, Rabu (5/3/2026).
Pertemuan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat koordinasi dalam pengendalian inflasi sekaligus mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Berdasarkan rilis inflasi Badan Pusat Statistik Februari 2026, seluruh provinsi di wilayah kerja BI Papua mengalami inflasi secara bulanan, kecuali Provinsi Papua Tengah yang mencatat deflasi sebesar -0,03 persen (month to month). Kondisi ini dipengaruhi menipisnya stok pangan lokal pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru serta faktor ketidakpastian cuaca.
Selain itu, inflasi tahunan pada Februari 2026 juga meningkat akibat efek basis rendah (low-base effect) dari diskon tarif listrik yang tidak lagi diberlakukan pada tahun 2026. Faktor global seperti kenaikan harga emas perhiasan juga turut memengaruhi laju inflasi.
Secara kelompok pengeluaran, inflasi terutama disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring meningkatnya permintaan di tengah keterbatasan pasokan pangan lokal.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, menyampaikan apresiasi atas kinerja TPID dan TP2DD di wilayah Papua dan daerah otonom baru dalam menjaga stabilitas harga serta mendorong digitalisasi transaksi daerah.
“Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membahas perkembangan ekonomi daerah, kondisi inflasi, serta percepatan penggunaan sistem pembayaran digital di Papua,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Jayapura terus memperkuat strategi digitalisasi transaksi daerah melalui integrasi ekosistem digital serta peningkatan volume transaksi non-tunai.
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menegaskan pentingnya penguatan langkah strategis dalam pengendalian inflasi daerah, termasuk menjaga stabilitas pasokan dan distribusi bahan pokok, memperkuat sinergi TPID, serta mengintensifkan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah di berbagai titik strategis.
Gubernur juga menekankan pentingnya penguatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), di antaranya melalui peningkatan sinergi penagihan pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB, penguatan kerja sama dengan Bank Papua dalam penyediaan kanal pembayaran digital, serta perluasan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Sebagai bentuk komitmen bersama, dilakukan penandatanganan komitmen hasil HLM TPID dan TP2DD oleh Gubernur Papua, Kepala Perwakilan BI Papua, Wali Kota Jayapura, Wakil Bupati Jayapura, dan Wakil Bupati Keerom.
Melalui langkah tersebut, diharapkan sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna menjaga stabilitas inflasi serta mempercepat transformasi digital ekonomi di Papua.
