Jayapura, JayaTvPapua.com – Suara nelayan tradisional Papua menggema kuat dalam Musyawarah Daerah (Musda) I Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DPD Provinsi Papua yang digelar di Abepura, Kota Jayapura, Senin (20/4/2026).
Dalam forum tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan yang juga Ketua DPD Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menyampaikan berbagai persoalan krusial yang hingga kini masih membelit kehidupan nelayan di wilayah Papua Selatan.
Menurutnya, persoalan paling mendesak adalah minimnya petugas dari sektor perikanan dan kelautan. Kondisi ini berdampak langsung pada lambannya pengurusan izin berlayar yang kerap memakan waktu hingga berbulan-bulan.
“Petugas sangat terbatas, bahkan di beberapa wilayah hanya ada satu hingga dua orang. Akibatnya, nelayan harus menunggu lama untuk mendapatkan surat izin, sementara bekal mereka sudah habis sebelum bisa melaut,” ungkapnya.
Tak hanya itu, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi hambatan serius. Distribusi BBM yang terbatas membuat aktivitas melaut tidak berjalan maksimal, sehingga berpengaruh pada hasil tangkapan dan pendapatan nelayan.
Permasalahan lainnya adalah belum memadainya infrastruktur pendukung, seperti dermaga perikanan dan kolam labuh. Dermaga yang ada dinilai tidak layak untuk aktivitas bongkar muat, bahkan berisiko tinggi bagi kapal saat air surut.
“Ketika air surut, kapal bisa tersangkut di bawah konstruksi dermaga. Ini sangat berbahaya dan menghambat aktivitas nelayan,” tambahnya.
Melihat kondisi tersebut, HNSI berencana membangun sinergi dengan pemerintah melalui sejumlah program strategis. Di antaranya pengadaan BBM khusus nelayan, pembangunan SPBU mini, serta penambahan tenaga administrasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mempercepat proses perizinan.
Selain itu, HNSI juga tengah melakukan pendataan menyeluruh terhadap nelayan sebagai dasar dalam merancang program kerja ke depan.
Di sisi lain, Koordinator Wilayah HNSI se-Papua Raya, Fredi Aronggear, menegaskan bahwa organisasi HNSI tetap solid dan tidak mengalami dualisme kepemimpinan.
“Kami tegaskan, hanya ada satu HNSI yang sah di bawah kepemimpinan Herman Heri, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jangan sampai ada pihak yang mengatasnamakan HNSI untuk kepentingan tertentu,” tegasnya.
HNSI pun menegaskan komitmennya sebagai organisasi netral yang tidak terlibat dalam politik praktis, melainkan fokus menjadi wadah aspirasi nelayan kecil di seluruh Papua.
Musda ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperjuangkan kesejahteraan nelayan, sekaligus mendorong perhatian serius dari pemerintah terhadap berbagai persoalan yang selama ini terabaikan.
