Jayapura, JayaTvPapua.com – Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kota Jayapura pada Senin (27/4/2026) sempat memanas setelah terjadi peningkatan ketegangan antara massa aksi dan aparat keamanan.
Situasi memuncak saat massa berupaya melakukan longmarch, namun langkah tersebut tidak diizinkan oleh pihak kepolisian demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Sejak awal, massa aksi diketahui berkumpul untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Namun, potensi eskalasi di lapangan membuat aparat mengambil langkah tegas dan terukur dengan membatasi pergerakan massa agar tidak meluas ke titik-titik rawan.
Dalam pengamanan aksi tersebut, sebanyak 1.200 personel gabungan dikerahkan. Mereka terdiri dari Polda Papua, Satuan Brimob Polda Papua, serta dukungan dari Polres Jayapura, Polres Keerom, dan unsur TNI. Kehadiran aparat difokuskan pada pengamanan yang humanis sekaligus antisipatif terhadap potensi gangguan keamanan.
Meski sempat terjadi ketegangan, situasi berhasil dikendalikan melalui pendekatan dialogis antara aparat dan massa. Upaya komunikasi yang intens menjadi kunci dalam meredakan suasana, sehingga aksi dapat kembali berjalan lebih tertib tanpa menimbulkan insiden besar.
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrickus W.A. Maclarimboen, menegaskan bahwa pihak kepolisian tetap menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum, selama dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami tidak melarang penyampaian aspirasi, namun harus tetap mengikuti ketentuan yang ada. Kami juga telah membuka ruang dialog dan berkoordinasi dengan DPR agar aspirasi yang disampaikan dapat diterima dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menambahkan, keputusan untuk tidak mengizinkan longmarch merupakan langkah preventif guna menghindari potensi gangguan keamanan yang lebih luas.
Dengan sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat, diharapkan setiap aksi penyampaian aspirasi ke depan dapat berlangsung aman, damai, dan tetap mengedepankan kepentingan bersama.
