Jayapura, JayaTvPapua.com – Suara perdamaian kembali menggema dari Kota Jayapura. Presidium Pemuda Adat Tabi (PPAT) Kota Jayapura bersama masyarakat dari berbagai kampung adat dan asrama mahasiswa menggelar aksi damai di kawasan Lingkaran Abepura, Senin (3/8/2026), sebagai bentuk keprihatinan terhadap meningkatnya berbagai insiden kekerasan yang menimpa warga sipil, tokoh agama, hingga aparat di sejumlah wilayah Papua.
Aksi yang mengusung semangat “Papua untuk Keadilan, Kebenaran, dan Perdamaian” itu menjadi seruan terbuka agar seluruh pihak menghentikan pertumpahan darah yang terus membayangi kehidupan masyarakat Papua. Massa aksi membawa pesan bahwa kedamaian harus menjadi fondasi utama bagi masa depan Tanah Papua.
Dalam seruan aksinya, PPAT mendesak agar seluruh bentuk kekerasan dan pembunuhan di Papua segera dihentikan. Mereka juga meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat lebih serius memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta membuka ruang dialog yang melibatkan masyarakat adat, gereja, dan seluruh elemen sipil.
Selain itu, massa aksi meminta dilakukan investigasi independen terhadap berbagai insiden kemanusiaan, termasuk kasus-kasus di Yahukimo, guna memastikan kejelasan identitas korban, memberikan kepastian informasi kepada keluarga, serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Mereka juga mendesak pemerintah segera merespons ancaman yang sebelumnya disampaikan TPNPB terhadap sejumlah pejabat di Papua, karena dinilai telah menimbulkan kecemasan di kalangan aparatur sipil negara dan aparat kampung di daerah-daerah rawan konflik.
Ketua DPW Presidium Pemuda Adat Tabi Kota Jayapura, Frank Reynould Tjoe, menegaskan bahwa aksi damai tersebut tidak ditujukan untuk memihak kelompok tertentu, melainkan sebagai panggilan kemanusiaan agar Papua tidak terus-menerus menjadi ruang pertumpahan darah.
“Tujuan utama kami hari ini adalah menyerukan kedamaian di atas Tanah Papua. Dari berbagai informasi yang beredar di media sosial, kita melihat adanya pembunuhan terhadap pendeta beserta keluarganya, pilot, dan berbagai peristiwa kekerasan lainnya. Semua itu menjadi keprihatinan yang sangat mendalam bagi kami,” ujar Frank.
Menurutnya, Papua sejak lama dikenal sebagai Tanah Injil, sehingga tidak seharusnya terus diwarnai oleh kekerasan yang memakan korban jiwa, terutama masyarakat Papua sendiri.
“Sejak Injil masuk ke Papua, tanah ini dikenal sebagai Tanah Injil. Kami tidak ingin lagi ada pertumpahan darah di atas tanah ini. Orang Papua semakin sedikit, dan setiap korban jiwa adalah kehilangan besar bagi masa depan Papua. Kalau kekerasan terus terjadi, maka kita sedang mengancam masa depan orang Papua sendiri,” tegasnya.
Frank mengungkapkan bahwa peserta aksi berasal dari 10 kampung adat di wilayah Tabi serta berbagai asrama mahasiswa dari sejumlah daerah seperti Sarmi, Mamberamo, Kabupaten Jayapura, dan wilayah lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa seruan perdamaian merupakan aspirasi bersama lintas komunitas.
“Teman-teman yang hadir hari ini berasal dari kampung-kampung adat dan asrama mahasiswa dari berbagai daerah. Ini adalah momen yang tepat untuk bersama-sama menggemakan perdamaian, supaya tidak boleh lagi ada pertumpahan darah di atas tanah ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Frank juga menyinggung berbagai persoalan pembangunan strategis di Papua. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat tidak menolak pembangunan, termasuk Program Strategis Nasional (PSN), namun meminta agar seluruh proses dilakukan melalui dialog yang terbuka, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, dan keterlibatan para pemilik hak ulayat.
Ia mencontohkan dinamika yang terjadi di sejumlah wilayah Papua, termasuk Merauke dan kawasan pesisir seperti Bonggo, yang menurutnya menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat adat.
“Kami tidak menolak pembangunan. Yang kami minta adalah pemerintah datang, duduk bersama dengan para tua-tua adat, berbicara baik-baik, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan damai dan masyarakat adat juga merasakan manfaatnya. Kalau diatur secara baik, kami sebagai pemilik negeri juga bisa memahami dan merasakan manfaat pembangunan di atas tanah kami,” katanya.
PPAT juga meminta Komnas HAM, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga independen lainnya bekerja secara profesional dalam mengusut berbagai kasus kekerasan dan pembunuhan di Papua, serta mendampingi keluarga korban melalui proses advokasi dan akses terhadap mekanisme hukum yang kredibel.
Melalui aksi damai tersebut, Presidium Pemuda Adat Tabi berharap seluruh pihak—pemerintah, aparat keamanan, Komnas HAM, gereja, dan masyarakat sipil—dapat bersama-sama menjaga Papua sebagai tanah yang damai, bermartabat, dan bebas dari kekerasan.
Bagi mereka, perdamaian bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan kehidupan, martabat, dan masa depan orang Papua.
