Anggota Dewan Gubernur Aida S. Budiman mengukuhkan Warsono sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Jumat (17/4/2026), di Ballroom Kantor Perwakilan BI Papua.
Pengukuhan ini menandai pergantian kepemimpinan setelah Warsono yang sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BI Provinsi Jambi resmi menggantikan Faturachman, yang kini bertugas di Kantor Pusat Bank Indonesia usai memimpin BI Papua selama dua tahun.
Dalam sambutannya, Aida menyampaikan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari transformasi kelembagaan Bank Indonesia untuk memperkuat peran sebagai bank sentral modern di tengah tantangan global.
“Pergantian ini adalah bagian dari transformasi organisasi untuk mendukung visi Bank Indonesia sebagai bank sentral digital yang unggul dan berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya inovasi dalam mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru di Papua, khususnya melalui penguatan sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta pengembangan UMKM agar lebih kompetitif.
“Sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah perlu terus diperkuat untuk menjaga stabilitas inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi sistem pembayaran.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BI telah memberikan dampak positif, salah satunya melalui percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
“Kami mengapresiasi dukungan BI Papua dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendorong digitalisasi transaksi di lingkungan pemerintah,” ujarnya.
Pengukuhan Warsono diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pembangunan di Papua.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, OPD, serta berbagai pemangku kepentingan di Papua.
