Abisai Rollo Tekankan Hak 10 Kampung Adat dalam Pengangkatan DPRK Jalur Otsus

Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, Tekankan Hak 10 Kampung Adat dalam Pengangkatan Anggota DPRK FGD evaluasi mekanisme pengangkatan anggota DPRK jalur Otsus di salah satu hotel di Kota Jayapura, Senin (16/11/2026).

Jayapura, JayaTvPapua.com – Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan pentingnya memperjelas mekanisme pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) melalui jalur Otonomi Khusus (Otsus), agar keterwakilan masyarakat adat di Kota Jayapura dapat berjalan sesuai aturan dan hak-hak kultural Orang Asli Papua (OAP).

Hal tersebut disampaikan Abisai Rollo saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Etika Budaya Politik DPRK dengan tema “Refleksi dan Evaluasi Mekanisme Pengangkatan Anggota DPRK Jalur Otsus Menuju Representasi Kultur OAP yang Substantif, Adil dan Demokratis”, di salah satu hotel di Kota Jayapura, Senin (16/11/2026).

Dalam sambutannya, Abisai mengatakan, kegiatan FGD ini penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala, baik dari sisi regulasi maupun teknis, yang selama ini muncul dalam proses pengangkatan anggota DPRK jalur Otsus.

Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan perwakilan 10 kampung adat, sehingga mekanisme pengangkatan ke depan memiliki kejelasan dan tidak menimbulkan persoalan.

Abisai secara khusus menyoroti keterwakilan 10 kampung adat di Kota Jayapura. Ia menjelaskan, saat ini terdapat sembilan kursi DPRK melalui jalur pengangkatan, menyesuaikan dengan jumlah 35 kursi DPRK dari jalur partai politik.

Namun, apabila pada periode mendatang jumlah kursi DPRK jalur politik kembali menjadi 40 kursi, maka jumlah kursi pengangkatan berpotensi menjadi 10 kursi.

Ia berharap, apabila hal tersebut terealisasi, masing-masing kampung adat dapat memperoleh satu kursi keterwakilan sehingga memiliki ruang untuk menentukan wakil yang memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya.

“Sepuluh kursi pengangkatan itu harus untuk 10 kampung adat. Masyarakat dari kampung masing-masing yang nantinya menentukan siapa yang akan mewakili mereka. Dengan demikian, wakil tersebut bisa melihat langsung kebutuhan dan kekurangan di kampungnya serta memperjuangkan pembangunan kampung,” ujar Abisai.

Ia menambahkan, keterwakilan masyarakat adat melalui jalur pengangkatan harus memiliki tujuan yang jelas, bukan sekadar memenuhi komposisi keanggotaan DPRK. Para wakil adat diharapkan mampu menyuarakan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kepentingan kampung masing-masing.

Karena itu, Abisai meminta seluruh peserta FGD memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan pikiran, pendapat, kritik, dan saran secara terbuka agar menghasilkan rekomendasi yang tepat bagi penyempurnaan mekanisme pengangkatan anggota DPRK ke depan.

Ia juga berharap mekanisme tersebut nantinya berjalan secara transparan, akuntabel, demokratis, serta tetap berlandaskan nilai-nilai kultural masyarakat adat Papua.

Melalui evaluasi ini, Pemerintah Kota Jayapura berharap proses pengangkatan anggota DPRK jalur Otsus pada periode berikutnya semakin jelas, sehingga hak keterwakilan masyarakat adat dapat terakomodasi dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan di Kota Jayapura.

Share this article