Jayapura, JayaTvPapua.com – Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menegaskan bahwa upaya pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting di Kota Jayapura membutuhkan kerja sama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.
Penegasan tersebut disampaikan Rustan Saru saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kota Jayapura Tahun 2026, mewakili Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, di Abepura, Selasa (17/11/2026).
Dalam arahannya, Rustan mengatakan, penanganan stunting harus dilakukan melalui pendekatan lintas sektor dengan menyatukan seluruh program pemerintah berdasarkan sasaran, lokasi, dan waktu pelaksanaan yang sama.
Menurutnya, selama ini setiap OPD memiliki program dan tanggung jawab masing-masing. Namun, untuk mencapai hasil maksimal, seluruh program tersebut harus disinkronkan agar intervensi yang diberikan kepada masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ia meminta setiap OPD bersama pemerintah distrik, kelurahan, dan kampung memastikan secara jelas siapa yang menjadi sasaran penerima program, apa bentuk intervensinya, berapa anggaran yang dibutuhkan, serta kapan pelaksanaannya dimulai.
“Kalau semua sudah jelas, siapa mengerjakan apa, berapa nilainya, kapan dimulai, dan di mana sasarannya, maka seluruh program harus berjalan serentak. Jangan sampai kesehatan bekerja sendiri, kemudian bulan berikutnya baru OPD lain masuk. Harus dilakukan pada waktu dan lokasi yang sama,” tegas Rustan.
Ia menjelaskan, penanganan stunting tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan makanan bergizi kepada anak yang sudah mengalami gangguan pertumbuhan. Pemerintah harus melakukan pencegahan sejak awal melalui pendampingan dan edukasi kepada kelompok masyarakat yang berisiko.
Rustan membagi perhatian penanganan stunting ke dalam tiga kelompok sasaran utama. Pertama, remaja yang belum menikah, termasuk anak sekolah, remaja gereja, dan kalangan pemuda. Kelompok ini perlu mendapatkan edukasi kesehatan serta perhatian terhadap pemenuhan gizi, termasuk pencegahan anemia melalui pemberian tablet tambah darah sesuai kebutuhan.
Kedua, pasangan yang akan menikah atau calon pengantin. Pemerintah melalui tim pendamping keluarga diminta melakukan pendataan, pemeriksaan, serta pendampingan sejak sebelum pernikahan sebagai langkah mempersiapkan keluarga yang sehat.
Ketiga, pasangan yang telah menikah, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang memiliki bayi. Pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.
Menurut Rustan, periode tersebut sangat penting karena menjadi masa menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena itu, pemenuhan gizi, pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) sesuai usia, serta pemantauan pertumbuhan anak harus mendapat perhatian serius.
Ia juga meminta Posyandu dan tenaga pendamping keluarga meningkatkan edukasi kepada orang tua agar memahami pola pemberian makanan yang tepat bagi bayi dan balita.
Selain intervensi kesehatan, Rustan menekankan pentingnya keterlibatan OPD lain dalam mendukung kebutuhan dasar keluarga, seperti penyediaan sanitasi dan jamban sehat, bantuan sosial, serta dukungan pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan.
“Jangan sampai bantuan sosial masuk sendiri, kemudian program sanitasi berjalan sendiri. Semua harus dikeroyok bersama pada sasaran dan lokasi yang sama. Dengan begitu, keluarga yang menjadi sasaran benar-benar mendapatkan penanganan secara menyeluruh,” ujarnya.
Rustan juga menyoroti pentingnya validitas data dalam menentukan keberhasilan program. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan data keluarga yang datang ke fasilitas kesehatan, tetapi harus melakukan jemput bola untuk menjangkau bayi dan balita yang belum terdata maupun belum mendapatkan pelayanan secara rutin.
Ia meminta seluruh jajaran pemerintah melakukan pendataan hingga tingkat keluarga, sehingga dapat diketahui jumlah anak yang membutuhkan penanganan, kondisi kesehatannya, serta bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Untuk memastikan program berjalan efektif, Rustan mengusulkan adanya evaluasi secara berkala. Pelaksanaan intervensi perlu dipantau setelah beberapa bulan untuk melihat perubahan kondisi anak sekaligus mengidentifikasi program yang belum memberikan hasil maksimal.
Dengan demikian, apabila ditemukan anak yang belum menunjukkan perkembangan sesuai harapan, pemerintah dapat segera mengevaluasi penyebabnya dan memperbaiki bentuk intervensi yang diberikan.
Lebih lanjut, Pemerintah Kota Jayapura telah menetapkan target penurunan angka stunting secara bertahap melalui RPJMD 2025–2029, yakni 16,4 persen pada 2026, 12 persen pada 2027, 10,4 persen pada 2028, dan 8,4 persen pada 2029.
Rustan berharap hasil rapat koordinasi tersebut tidak hanya berhenti pada penyampaian laporan dan rekomendasi, tetapi harus diterjemahkan menjadi rencana kerja konkret yang memiliki penanggung jawab, sasaran, anggaran, serta jadwal pelaksanaan yang jelas.
Ia menegaskan, keberhasilan penurunan stunting membutuhkan komitmen dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan agar setiap anak di Kota Jayapura memperoleh kesempatan tumbuh sehat, memiliki perkembangan yang optimal, dan masa depan yang lebih baik.













