Jayapura,JayaTvPapua.com – Pemerintah Kota Jayapura bersama pemerintah daerah di wilayah Tanah Papua memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk wilayah Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Kesepakatan bersama yang dilaksanakan pada 16 November 2026 ini melibatkan sejumlah pemerintah daerah di empat provinsi, termasuk Pemerintah Kota Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Merauke. Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antardaerah, terutama dalam mengendalikan inflasi, menjaga kelancaran distribusi barang, serta mempercepat penerapan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, SH., MH., mengatakan bahwa kerja sama antardaerah sangat penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga komoditas kebutuhan pokok. Menurutnya, setiap daerah perlu mengetahui potensi komoditas yang dihasilkan maupun kebutuhan yang harus dipenuhi dari daerah lain sehingga distribusi barang dapat berjalan secara terarah dan saling mendukung.
Abisai menjelaskan, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu daerah saja, tetapi membutuhkan keterlibatan dan koordinasi seluruh pemerintah daerah. Dengan mengetahui kondisi komoditas di masing-masing wilayah, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi pasokan, mengantisipasi kekurangan barang, serta menjaga keseimbangan kebutuhan pasar.
“Tadi kami telah menandatangani kesepakatan bersama antara wilayah Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, termasuk Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke. Dalam pengendalian inflasi, kita perlu mengetahui komoditas-komoditas yang ada di setiap daerah sehingga ketersediaan dan distribusinya dapat berimbang di pasar,” ujar Abisai.
Ia juga menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Kota Jayapura hingga saat ini masih relatif normal dan terkendali. Hal tersebut terlihat dari aktivitas perdagangan di pasar serta ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang masih berjalan dengan baik.
Menurutnya, keseimbangan antara ketersediaan barang dan aktivitas penjualan di pasar menjadi salah satu hal penting yang terus diperhatikan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
“Khusus Kota Jayapura, sampai hari ini kondisi inflasi masih normal. Semua berjalan dengan baik. Kita melihat penjualan di pasar dan ketersediaan bahan pokok masih berimbang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, melalui kesepakatan TPID tersebut, Pemerintah Kota Jayapura bersama pemerintah daerah lainnya di Tanah Papua diharapkan dapat memperkuat pemantauan perkembangan harga, meningkatkan koordinasi distribusi komoditas, serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan pasokan yang dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
Sementara itu, penguatan TP2DD menjadi bagian penting dalam mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Penerapan sistem transaksi secara digital diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah.
Wali Kota Jayapura menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jayapura mendukung penuh upaya bersama tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan melindungi daya beli masyarakat.
Melalui sinergi lintas provinsi dan kabupaten/kota ini, pemerintah daerah di Tanah Papua diharapkan semakin solid dalam menghadapi tantangan ekonomi, memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin modern melalui digitalisasi.
Dengan demikian, kesepakatan bersama TPID dan TP2DD tidak hanya menjadi bentuk komitmen antarpemerintah daerah, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.













