Jayapura, JayaTvPapua.com – Pemerintah Kota Jayapura memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya mencegah dan mempercepat penurunan angka stunting melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Jayapura tersebut dibuka langsung Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, yang hadir mewakili Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo.
Dalam laporannya, Kepala Bapperida Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan aksi konvergensi untuk memperkuat sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah distrik, kelurahan, kampung, serta seluruh pemangku kepentingan.
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, angka stunting Kota Jayapura berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 berada pada angka 18,4 persen. Sementara itu, berdasarkan hasil pengukuran melalui sumber data lainnya, tercatat angka 12,94 persen.
Perbedaan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat penyelarasan data, sehingga penanganan stunting dapat dilakukan berdasarkan sasaran yang tepat.
Robby menambahkan, Pemerintah Kota Jayapura telah melaksanakan tahapan analisis situasi pada Februari 2026 serta perencanaan dan penguatan kegiatan pada Juli 2026. Hasil monitoring dan evaluasi di tingkat kampung dan kelurahan selanjutnya menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah intervensi yang lebih efektif.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh OPD dan pemangku kepentingan secara terpadu.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus bekerja secara bersamaan, dengan sasaran dan lokasi yang sama agar program intervensi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Rustan menjelaskan, pemerintah perlu memastikan setiap OPD memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, mulai dari penanganan kesehatan, pemenuhan gizi, sanitasi, bantuan sosial, hingga pendampingan keluarga.
“Kalau semua sudah jelas, siapa mengerjakan apa, berapa anggarannya, kapan dimulai dan di mana sasarannya, maka seluruh program harus berjalan serempak. Jangan sampai kesehatan bekerja sendiri, kemudian bulan berikutnya baru OPD lain masuk. Harus dilakukan pada waktu dan lokasi yang sama,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pencegahan stunting sejak hulu, yakni sebelum pasangan menikah, selama masa kehamilan, hingga anak berusia dua tahun atau memasuki periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Untuk itu, pemerintah akan memperkuat pendampingan bagi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta keluarga yang memiliki bayi dan balita. Edukasi mengenai pemenuhan gizi, pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI (MPASI), dan pemantauan tumbuh kembang anak juga harus ditingkatkan melalui Posyandu dan tenaga pendamping keluarga.
Rustan turut meminta seluruh OPD dan pemerintah wilayah melakukan pendataan serta pendekatan langsung kepada masyarakat, termasuk keluarga yang belum terjangkau pelayanan kesehatan dan program bantuan pemerintah.
Menurutnya, keberhasilan penurunan stunting harus diukur melalui data yang jelas dan evaluasi berkala, sehingga setiap program yang dilaksanakan dapat diketahui hasil dan dampaknya terhadap kondisi anak.
Pemerintah Kota Jayapura sendiri telah menetapkan target penurunan stunting secara bertahap melalui RPJMD 2025–2029, yakni 16,4 persen pada 2026, 12 persen pada 2027, 10,4 persen pada 2028, dan 8,4 persen pada 2029.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkot Jayapura berharap terbentuk langkah kerja bersama yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan, sehingga upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting dapat berjalan efektif serta mendukung terwujudnya generasi Papua yang sehat, cerdas, dan berkualitas.













