Kesbangpol Jayapura Evaluasi Mekanisme Pengangkatan DPRK Jalur Otsus, Adam Rumbiak: Cari Solusi atas Berbagai Persoalan

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jayapura, Adam Rumbiak, saat memberikan keterangan terkait pelaksanaan FGD evaluasi mekanisme pengangkatan anggota DPRK jalur Otsus di Kota Jayapura, Senin (16/11/2026).

Jayapura, JayaTvPapua.com – Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mengevaluasi mekanisme pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) melalui jalur Otonomi Khusus (Otsus).

FGD yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura, Senin (16/11/2026), menjadi forum untuk membahas berbagai persoalan dalam pelaksanaan pengangkatan anggota DPRK jalur Otsus, mulai dari proses rekrutmen, penentuan keterwakilan daerah pemilihan, hingga penerapan regulasi.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kesbangpol Kota Jayapura, Adam Rumbiak, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi seluruh tahapan pengangkatan anggota DPRK jalur Otsus yang selama ini telah berjalan, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian bersama.

Menurut Adam, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala, terutama berkaitan dengan proses awal rekrutmen, penentuan keterwakilan wilayah, serta perbedaan antara ketentuan regulasi dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat adat.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut perlu dibahas secara terbuka dengan melibatkan seluruh pihak terkait agar setiap tahapan pengangkatan anggota DPRK ke depan dapat berjalan lebih jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Banyak persoalan yang perlu kita evaluasi, mulai dari proses awal rekrutmen hingga pengangkatan. Ada beberapa hal yang berbenturan antara aturan yang berlaku dengan keinginan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat adat. Karena itu, melalui forum ini kita berusaha mencari solusi bersama,” jelas Adam.

Adam mengatakan, pihaknya sengaja menghadirkan berbagai unsur pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari 10 kampung adat di Kota Jayapura, untuk duduk bersama dan memberikan masukan terkait mekanisme pengangkatan anggota DPRK melalui jalur Otsus.

Menurutnya, keterlibatan perwakilan kampung adat sangat penting agar aspirasi masyarakat dapat didengar dan menjadi bagian dari proses evaluasi, terutama menyangkut hak keterwakilan masyarakat adat dalam lembaga legislatif.

Ia berharap, melalui FGD tersebut dapat dirumuskan rekomendasi yang konkret untuk memperbaiki tata kelola pengangkatan anggota DPRK, baik dari sisi regulasi maupun teknis pelaksanaan.

“Harapan kami, setelah kegiatan ini ada rekomendasi yang bisa dihasilkan sebagai bahan perbaikan ke depan. Sehingga proses perekrutan, mulai dari pembentukan tim seleksi sampai penetapan anggota DPRK jalur pengangkatan, dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Kegiatan ini diikuti kurang lebih 100 peserta dari unsur pemerintah daerah, MRP, DPRK Kota Jayapura, kepala distrik, akademisi, serta perwakilan masyarakat adat.

Melalui forum evaluasi ini, Kesbangpol Kota Jayapura berharap berbagai persoalan dalam mekanisme pengangkatan DPRK jalur Otsus dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi, sehingga pelaksanaan pengangkatan pada periode mendatang lebih tertata, transparan, dan mampu mengakomodasi keterwakilan masyarakat adat Orang Asli Papua secara proporsional.

Share this article