Jayapura, JayaTvPapua.com – Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Etika Budaya Politik DPRK dengan tema “Refleksi dan Evaluasi Mekanisme Pengangkatan Anggota DPRK Jalur Otsus Menuju Representasi Kultur OAP yang Substantif, Adil dan Demokratis”.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura, Senin (16/11/2026). FGD ini menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan mekanisme pengangkatan anggota DPRK melalui jalur Otonomi Khusus (Otsus), sekaligus merumuskan perbaikan agar keterwakilan masyarakat adat Papua dapat berjalan sesuai ketentuan dan nilai-nilai kultur adat.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah agenda menjadi fokus pembahasan, mulai dari evaluasi tahapan dan mekanisme pengangkatan anggota DPRK, aspek regulasi dan administrasi, keterwakilan wilayah adat, hingga berbagai kendala yang muncul sejak proses seleksi sampai pelantikan.
FGD ini juga bertujuan menghimpun masukan dari pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRK Kota Jayapura, akademisi, kepala distrik, serta perwakilan masyarakat adat sebagai bahan penyusunan rekomendasi perbaikan tata kelola pengangkatan anggota DPRK ke depan.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan FGD tersebut. Ia berharap forum ini dimanfaatkan seluruh peserta untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan saran secara terbuka sehingga menghasilkan rekomendasi yang dapat memperjelas mekanisme pengangkatan anggota DPRK jalur Otsus.
Menurut Abisai, evaluasi ini penting untuk memastikan proses pengangkatan berjalan transparan, akuntabel, demokratis, serta tetap berlandaskan nilai-nilai kultural masyarakat adat Papua.
Ia juga menyoroti pentingnya memastikan hak keterwakilan 10 kampung adat di Kota Jayapura dalam mekanisme pengangkatan anggota DPRK.
Abisai menjelaskan, saat ini keterwakilan anggota DPRK melalui jalur pengangkatan berjumlah sembilan kursi, menyesuaikan dengan jumlah kursi DPRK dari jalur partai politik yang sebanyak 35 kursi.
Namun, apabila pada periode mendatang jumlah kursi DPRK jalur politik kembali menjadi 40 kursi, maka jumlah kursi pengangkatan diproyeksikan menjadi 10 kursi, sehingga masing-masing kampung adat dapat memperoleh satu keterwakilan.
“Sepuluh kursi pengangkatan itu harus diperuntukkan bagi 10 kampung adat. Masyarakat dari kampung masing-masing yang nantinya menentukan siapa yang akan mewakili mereka. Dengan begitu, wakil yang terpilih dapat memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan kampungnya,” ujar Abisai.
Ia berharap melalui diskusi tersebut seluruh pihak dapat memperjelas aturan dan mekanisme pengangkatan, sehingga proses pada periode berikutnya tidak menimbulkan persoalan yang sama.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kesbangpol Kota Jayapura, Adam Rumbiak, menjelaskan bahwa FGD tersebut dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan pengangkatan anggota DPRK jalur Otsus yang selama ini telah berjalan.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibahas bersama, terutama terkait proses rekrutmen, penentuan daerah pemilihan, serta penyesuaian antara ketentuan regulasi dengan aspirasi masyarakat adat.
“Banyak persoalan yang perlu kita evaluasi, mulai dari proses awal rekrutmen hingga pengangkatan. Ada beberapa hal yang berbenturan antara aturan yang berlaku dengan keinginan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat adat. Karena itu, melalui forum ini kita menghadirkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perwakilan 10 kampung adat, untuk duduk bersama mencari solusi,” jelas Adam.
Ia berharap hasil diskusi dapat melahirkan rekomendasi konkret sebagai bahan perbaikan mekanisme seleksi dan pengangkatan anggota DPRK jalur Otsus pada periode mendatang.
Kegiatan ini diikuti kurang lebih 100 peserta dari unsur Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kota Jayapura, MRP, DPRK Kota Jayapura, kepala distrik, akademisi, serta perwakilan masyarakat adat.
Melalui FGD tersebut, Pemerintah Kota Jayapura berharap mekanisme pengangkatan anggota DPRK jalur Otsus ke depan semakin tertata, transparan, dan mampu memastikan keterwakilan masyarakat adat Orang Asli Papua (OAP) secara adil dan sesuai dengan hak-hak kulturalnya.













