Jayapura, JayaTvPapua.com – Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam memutus rantai kemiskinan melalui program strategis Sekolah Rakyat yang kini mulai menunjukkan dampak nyata, termasuk di wilayah Papua.
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Jayapura, Jhon H. Mampioper, dalam keterangannya di Jayapura, Selasa (21/4/2026), menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan mandat langsung pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden yang menjadi bagian penting dari agenda nasional pengentasan kemiskinan ekstrem.
Ia menjelaskan, Kementerian Sosial memiliki peran utama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, termasuk perlindungan, jaminan sosial, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat. Peran tersebut semakin diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat.
“Sekolah Rakyat ini bukan sekadar program pendidikan, tetapi solusi terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan. Negara hadir memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas,” tegas Mampioper.
Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama gratis yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya yang berada pada kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data resmi pemerintah. Seluruh kebutuhan siswa ditanggung oleh negara, mulai dari biaya pendidikan, tempat tinggal, makan, hingga fasilitas penunjang seperti laptop untuk proses belajar.
Dalam implementasinya, Sekolah Rakyat menggabungkan kurikulum pendidikan formal dengan penguatan karakter, keterampilan hidup, serta pembinaan mental. Hal ini bertujuan menciptakan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki daya saing dan kemandirian.
Di Papua, program ini telah berjalan sejak tahun 2025 dan terus berkembang. Di Kota Jayapura, Sekolah Rakyat jenjang SMA telah beroperasi dengan jumlah 100 siswa yang berasal dari Kota Jayapura dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas milik BBPPKS, termasuk asrama, ruang kelas, ruang makan, hingga sarana ibadah.
Selain di Jayapura, Sekolah Rakyat juga telah hadir di sejumlah wilayah lain seperti Biak dan Sarmi, serta model terintegrasi di Mimika dan Merauke yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu sistem pendidikan terpadu.
Secara nasional, program Sekolah Rakyat kini telah berjalan di lebih dari 165 titik lokasi yang tersebar dari Aceh hingga Papua, sebagai bagian dari tahap rintisan yang dimulai sejak tahun 2025.
Mampioper menegaskan bahwa program ini tidak membuka pendaftaran secara umum seperti sekolah formal pada umumnya. Seluruh peserta didik direkrut berdasarkan usulan pemerintah daerah melalui dinas sosial, dengan mengacu pada data keluarga miskin yang telah diverifikasi secara ketat.
“Program ini berbasis data. Tidak ada intervensi atau titipan dari pihak mana pun. Semua murni untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Sekolah Rakyat terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdomisili di Papua, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun asal daerah.
Lebih dari sekadar pendidikan, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari ekosistem besar penanganan kemiskinan yang terintegrasi dengan berbagai program lain, seperti bantuan sosial, penyediaan rumah layak huni, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.
Dampak positif program ini mulai terlihat. Dalam beberapa bulan pelaksanaan, para siswa menunjukkan semangat belajar tinggi serta mulai menorehkan berbagai prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Salah satu siswa bahkan berhasil meraih medali perak dalam ajang kompetisi pencak silat tingkat regional.
“Anak-anak ini punya potensi besar. Sekolah Rakyat mengembalikan harapan mereka untuk bermimpi dan meraih masa depan yang lebih baik,” tambah Mampioper.
Ke depan, pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan fasilitas permanen Sekolah Rakyat di Papua pada tahun 2026, guna memperkuat keberlanjutan program serta menjangkau lebih banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, pemerintah berharap tidak ada lagi anak bangsa yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi.
“Ini bukti bahwa negara hadir untuk semua. Dari Papua, kita bangun harapan baru menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan,” tutupnya.
