Jayapura, JayaTvPapua.com – Seruan perempuan Papua untuk keadilan dan perlindungan hak hidup kembali menggema di Kota Jayapura. Melalui aksi bertajuk “Suara Perempuan Papua Bersatu, Perempuan Bangkit Lawan PSN dan Militerisme”, ratusan massa berkumpul di kawasan Lingkaran Abepura, Kamis (30/4/2026).
Aksi ini menjadi ruang bagi perempuan Papua untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di tengah konflik berkepanjangan di Tanah Papua. Dalam mimbar bebas yang digelar, suara-suara kritis disampaikan terkait situasi keamanan, dampak sosial, hingga kebijakan pembangunan yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat adat.
Massa aksi mendesak pemerintah pusat untuk segera menarik militer non-organik dari seluruh wilayah Papua. Mereka menilai kehadiran aparat bersenjata justru memperparah kondisi masyarakat sipil dan menciptakan rasa takut yang terus berlangsung.
Selain itu, perempuan Papua juga menyoroti tingginya angka pengungsi akibat konflik. Data yang disampaikan dalam aksi menyebutkan bahwa sejak 2018 hingga April 2026, jumlah pengungsi internal di Tanah Papua mencapai lebih dari 107 ribu orang. Perempuan dan anak-anak disebut sebagai kelompok paling rentan, yang tidak hanya menghadapi ancaman kekerasan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
Dalam orasinya, peserta aksi turut mengangkat berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan terhadap warga sipil dan perempuan di sejumlah wilayah konflik. Mereka menilai eskalasi konflik yang terjadi telah berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat Papua.
Tak hanya isu keamanan, aksi ini juga menjadi panggung kritik terhadap Program Strategis Nasional (PSN). Massa menilai sejumlah proyek yang masuk dalam program tersebut berpotensi merampas tanah ulayat masyarakat adat dan lebih menguntungkan pihak tertentu dibanding masyarakat lokal.
Berbagai elemen masyarakat terlibat dalam aksi ini, mulai dari mahasiswa, aktivis, masyarakat adat, hingga mama-mama Papua. Mereka menyampaikan aspirasi secara bergantian melalui mimbar bebas sebagai bentuk perlawanan terhadap situasi yang dinilai tidak adil.
Dalam pernyataan sikapnya, Suara Perempuan Papua Bersatu juga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya penghentian kekerasan terhadap warga sipil, penegakan hukum atas dugaan pelanggaran HAM, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terdampak konflik. Mereka juga mendesak negara untuk bertanggung jawab atas berbagai dampak kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua.
Aksi ini menjadi simbol kuat konsolidasi perempuan Papua dalam memperjuangkan hak hidup yang aman, adil, dan bermartabat di tanah mereka sendiri. Suara yang menggema dari Abepura ini menegaskan bahwa perempuan Papua tidak tinggal diam di tengah situasi yang mereka hadapi.
